jpnn.com, JAKARTA - Analis kebijakan publik Dedi Kurnia Syah mengatakan, ide tol laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sejak 2015 sudah tepat, mengingat komposisi geografis kepulauan Indonesia.
Menurut Dedi, tol laut juga menyiapkan akses yang lebih banyak. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan kelayakan pelabuhan dari sisi kuantitas dan kualitas.
BACA JUGA: Menhub Ingin Harga Tol Laut Seragam
"Pemerintah juga perlu menguatkan tata kelola bisnisnya, agar tidak ada monopoli pelayaran," kata Dedi saat dihubungi awak media, baru-baru ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opoinion (IPO) ini menambahkan, perhatian terhadap pelabuhan pengumpan di daerah kecil juga harus lebih diintensifkan.
BACA JUGA: Jokowi Ungkap Monopoli Swasta di Tol Laut
"Dengan begitu program tol laut akan sangat bisa diandalkan dalam menurunkan disparitas biaya logistik antardaerah," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menekankan bahwa tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, dan antardaerah.
BACA JUGA: Masyarakat Harus Bersinergi Agar Program Tol Laut Berjalan Optimal
Jokowi menyebut bahwa ongkos pengiriman di dalam negeri jauh lebih mahal dibanding pengiriman ke luar negeri. Misalnya, biaya pengiriman Jakarta-Padang, Jakarta-Medan, Jakarta-Banjarmasin, Jakarta-Makassar jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman Jakarta-Singapura, Jakarta-Hong Kong, Jakarta-Bangkok, maupun Jakarta-Shanghai.
"Inilah yang harus dibenahi bersama. Sehingga tujuan awal dari tol laut untuk menekan disparitas harga antarwilayah bisa dicapai," pungkasnya.(mg7/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh