jpnn.com - JAKARTA - Relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Kebangsaan (KOMPAK) menolak orang-orang yang terseret kasus masuk kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Protes itu dilancarkan karena dikhawatirkan hanya merecoki.
Salah satu nama yang disebut Presidium KOMPAK, Haris Pertama adalah Suharso Monoarfa. Haris mengatakan politikus dari PPP itu pernah menjadi saksi kasus suap stimulus pembangunan proyek dermaga/bandara kawasan Indonesia Timur yang dibahas di Badan Anggaran DPR, dengan tersangka Abdul Hadi Djamal, anggota DPR dari PAN, pada 22 April 2009.
BACA JUGA: Tuding KPK Sandera Calon Menteri dengan Red Notice
"Saat kasus itu Suharso adalah Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi PPP," kata Haris kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10)
KOMPAK yang sebelumnya melakukan syukuran atas dilantiknya Jokowi sebagai Presiden tidak ingin Suharso masuk kabinet. "Jokowi harus konsisten dengan ucapannya untuk memilih menteri-menterinya yang bersih dari dugaan korupsi," tegas Haris.
BACA JUGA: Dirjen Planologi Sarankan Kemenhut dan KLH Tak Digabung
Selain Soharso, KOMPAK juga meminta kepada Jokowi untuk tidak memasukan nama Rusdi Kirana, politikus PKB yang digadang-gadang akan menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Rusdi dikhawatirkan akan 'membunuh' Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di penerbangan karena berhubungan erat bisnisnya sebagai mantan CEO Lion Air.
"Bisa saja akan melakukan penghancuran terhadap semua BUMN Penerbangan di Indonesia agar Lion Air dapat meraih keuntungan maksimal," tegas Haris.
BACA JUGA: Tewas Ditabrak Kereta, 2 Anggota Polri Diusulkan Naik Pangkat
Bahkan kasus Manager Lion Air yang ngamuk-ngamuk bukti Rusdi mempekerjakan preman di perusahannya. Ini khawatir jika nanti diangkat jadi menteri, akan melakukan hal yang sama. "Secara tegas kami minta Jokowi tidak memasukan dua nama yang kami sebutkan diatas," tandasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sarankan Jokowi Tiru Cara Gus Dur
Redaktur : Tim Redaksi