jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengelak untuk berkomentar banyak soal rumor reshuffle yang makin kencang.
Tjahjo berkilah, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. "Saya tidak mau komentar, itu hak presiden,"ujar Tjahjo, Jumat (6/11).
BACA JUGA: Sukses Mengemban Misi PBB, 100 Prajurit TNI Terima Penghargaan dari Presiden
Meski tidak mau mengomentari terkait reshuffle, Tjahjo mengakui bahwa dalam setiap rapat terbatas, presiden selalu menyampaikan garis kebijakan yang harus dilaksanakan para menteri.
"Jadi kalau ada kementerian punya agenda sendiri dan menyimpang, itu diingatkan. Saya sering ditelepon beliau (presiden). Cermati daerah ini, saya diminta datang ke daerah itu. Nah itu semua arahan Presiden Jokowi," ujar Tjahjo.
BACA JUGA: Buwas: Pengedar Narkoba Biadab, Hukuman Mati Harus Terus Dijalankan
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mencontohkan terkait kasus pembakaran rumah ibadah di Aceh Singkil, beberapa waktu lalu, sebagai Mendagri dirinya wajib setiap saat mengecek perkembangan terbaru. Dengan langkah tersebut, maka presiden sebenarnya telah melakukan pengecekan. Karena ia melakukannya atas perintah Presiden.
"Besok (Sabtu) saya mau cek perkembangan Aceh Singkil. Itu sama saja Presiden ngecek. Rasanya semua menteri akan ditelepon juga (oleh Presiden). Kalau ada hal yang krusial dia minta cek, lihat aturannya. Setiap rapat presiden bilang, menteri tak boleh punya agenda sendiri. Visi misi milik Presiden, agenda pemerintahan, kalau porgram itu koordinasi antara kementerian dan lembaga. Kaya ini (kepala daerah,red) minta naik gaji, kan wewenangnya kementerian keuangan," ujar Tjahjo. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Kasasi Kubu Agung Laksono Dicap Seperti Melempar Kotoran ke Muka JK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Sikap Tegas Kapolri Kepada Anggotanya Yang Bermain Kasus
Redaktur : Tim Redaksi