jpnn.com - JAKARTA - Pasca dilantik menjadi Presiden, Jokowi bakal segera menyusun dan menyampaikan susunan kabinetnya. Relawan Jokowi-JK yang juga merupakan anggota Pokja Energi Tim Transisi Erwin Usman menyampaikan beberapa hal penting terkait posisi Menter)i Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang rencananya bakal diumumkan hari ini.
”Pertama, Jokowi-JK harus memutus rantai sindikasi mafia migas dengan memastikan tidak lagi mengangkat orang-orang yang pernah duduk sebagai Menteri dan pejabat birokrasi di ESDM, Pertamina, BP Migas, SKK Migas, Petral, serta BUMN di sektor ESDM,” jelasnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
BACA JUGA: 87 Daerah Antre Jadi DOB
Menurutnya, pembaruan tokoh migas di ESDM penting dilakukan. Antara lain, dengan tidak melibatkan aktor birokrasi lama dan bagian dari sistem tata kelola ESDM yang amburadul dan berwatak neoliberal.
”Nama-nama yang beredar seperti Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Raden Priyono, R Sukhyar, Karen Agustiawan, Ari Sumarno, Sugiharto, Hanung Budya, Iwan Ratman, serta Hari Karyuliarto tak layak menjabat Menteri ESDM,” tegasnya.
BACA JUGA: Tulis Surat untuk Jokowi, Pelajar Minta Pendidikan Ditingkatkan
Kedua, lanjut Erwin, tokoh migas di ESDM sebaiknya bukan dari CEO korporasi migas/tambang asing. Penguasaan modal asing di bawah The Seven Sisters, Kontrak Karya, dan PKPB di sektor ESDM, dalam 50 tahun terakhir telah menyebabkan hilangnya kedaulatan atas Sumber Daya Alam(SDA), ketergantungan pada modal asing, penghancuran lingkungan hidup yang masif, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta tiadanya blue print pengembangan ESDM yang bisa jadi jembatan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
”Nama Darwin Silalahi (CEO Sheel Indonesia, Red), Taslim Z. Yunus, dan Lukman Mahfoedz (Presiden IPA, CEO Medco, eks BP-VICO,Red), termasuk dalam daftar tersebut. Kami ragukan keberanian mereka menghadapi mafia migas,” tegas Erwin.
BACA JUGA: Wali Kota Asal KMP Pimpin Syukuran Jokowi-JK
Ketiga, jelasnya, pilih kandidat yang punya skema tegas memberantas mafia migas, mampu menegakkan Pasal 33 UUD 1945, menjadikan migas untk kemakmuran rakyat, serta yang berani melawan kelompok yang gemar mendorong liberalisasi sektor minyak, gas, dan tambang, seperti yang terjadi saat ini.
”Jokowi tentu dapat memilih kandidat yang tepat, dari sekian daftar yang tersedia,” tandas Erwin.
Serupa dengan Erwin Usman, alumni GMNI yang juga Ketua Tim Kajian Lingkar Studi Trisakti Karyono Wibowo mengatakan, Jokowi perlu berhati-hati dalam memilih menterinya, khususnya Menteri ESDM. Sebab kementerian tersebut memiliki fungsi sangat strategis bagi bangsa dan negara ini karena berhubungan dengan SDA yang sangat vital.
”Sesuai dengan pasal 33 UUD 45 mengatakan bahwa sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Karena itu, posisi Kementeri ESDM harus dipimpin sosok yang memiliki integritas nasional tinggi. Selain memahami masalah kebijakan energi, dia harus orang yang kuat nasionalismenya,” tutur Karyono.
Dia pun merasa aneh apabila sosok Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4) dan Raden Priyono (mantan Kepala BP MIgas) masuk daftar calon kuat Menteri ESDM.
”Karena kedua orang itu memiliki rekam jejak yang layak untuk diragukan integritasnya,” pungkas Karyono yang juga peneliti senior di Indonesian Public Institute ini. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 141 Pelamar CPNS Terancam Gugur
Redaktur : Tim Redaksi