jpnn.com, BATAM - Aliansi Ojek Pangkalan Batam Bersatu gelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (10/5).
Mereka meminta ojek online di Batam dibubarkan.
BACA JUGA: Begal Aniaya Tiga Pelajar Lalu Bawa Kabur Sepeda Motor
"Kami menolak tegas ojek online di Batam. Wali Kota harus segera mengeluarkan larangan ojek online beroperasi," tutur Joko, salah seorang perwakilan aliansi ojek pangkalan kepada Batam Pos (Jawa Pos Group) hari ini.
Dalam orasinya, mereka mengancam menurunkan semua ojek pangkalan jika suara mereka tidak didengar. "Sejak kehadiran ojek online, pendapatan kami berkurang," teriaknya.
BACA JUGA: Cuma Andalkan Jembatan Barelang, Batam Butuh Destinasi Wisata Baru
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Musofa yang menerima keluhan mereka mengaku secara hukum DPRD tidak bisa langsung begitu saja merekomendasikan pencabutan ojek online.
Namun demikian, dia berjanji akan menjadi penengah dalam merekomendasikan tuntutan tersebut. "Kita harus telaah dulu permasalahannya. Izinnya seperti apa," kata Musofa.
BACA JUGA: Usai OTT Pungli, Kapolda Minta BP Segera Reformasi SDM-nya
Menurut dia, logika ekonomi yang disampaikan ojek pangkalan cukup masuk akal. Namun demikian sebagai penyedia jasa, masyarakat berhak memilih ojek pangkalan atau online.
"Sama kasusnya dengan belanja di minimarket atau warung. Ada pilihan," tuturnya.
Ketika pelayanan bagus, berapapun biayanya, masyarakat tidak akan sungkan membayar.
Politisi Hanura itu juga berjanji dalam waktu dekat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah ini. Berbagai pihak terkait seperti dishub, ojek pangkalan, ojek online dan masyarakat sebagai pengguna jasa ojek bakal turut diundang.
"Insallah minggu depan. Intinya kita akan tengahi masalah ini. Mereka (ojek pangkalan) minta sebelum ramadhan sudah ada keputusan," jelasnya. (rng)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 261 Peserta dari 24 Negara Siap Berpacu di Tour de Barelang
Redaktur & Reporter : Budi