jpnn.com, BATAM - Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian meminta BP Batam melakukan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
Sam menyampaikan hal itu agar tidak ada lagi kasus seperti yang menimpa Kasatker Pelabuhan Batuampar, Adil yang tertangkap tangan oleh Tim Siber Pungli, Selasa (9/5) kemarin.
BACA JUGA: 261 Peserta dari 24 Negara Siap Berpacu di Tour de Barelang
Sam mengatakan adanya pungli di pelabuhan-pelabuhan dapat menganggu stabilitas ekonomi. Pelabuhan termasuk salat satu roda penggerak ekonomi.
Bila pungli ini tetap ada merajalela, maka akan membuat para investor malas berinvestasi. Karena besarnya biaya yang dikeluarkan, tak hanya resmi tapi juga tak resmi.
BACA JUGA: Uang Hasil Pungli Rp 100 Juta Per Hari Itu Diduga Mengalir ke Atasan
"Ini jadi pelajaran ke depan, untuk kantor pelayanan masyarakat," tuturnya pada Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (9/5).
Pungli yang dilakukan Kasatker Terminal Umum Pelabuhan Batuampar, memang terbilang menggiurkan.
BACA JUGA: Pertalite Makin Populer di Batam
Sebab, satu kali bongkar muat kapal saja, pengusaha dipungli sebesar Rp 10-15 juta. Dan dalam satu hari, minimal 10 kali bongkar muat diminta uang "buka pintu".
Baca Juga: Terungkap! Adil Dapat Pungli Rp 100 Juta Per Hari dari Pelabuhan
Akibat ulah Adil ini, beban biaya para pengusaha cukup tinggi. Sebelumnya Arif mengatakan para pengusaha tak mau terlalu meributkan hal ini. Dan terpaksa membayar, karena tak ingin usaha mereka terganggu karena barang mereka tak bisa keluar dari pelabuhan.
"Kalau berlama bisa kena Demurrage," ujarnya.
Demurrage adalah denda atau biaya keterlambatan atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan bila kapal melebihi waktu yang diberikan untuk bersandar.(ska)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inovasi, Kunci Sukses Samsung Menguasai Pasar
Redaktur & Reporter : Budi