jpnn.com, MAMUJU - Ratusan mahasiswa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menolak penundaan Pemilu 2024 dan wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode.
Hal itu disampaikan mereka dalam aksi unjuk rasa yang digelar di bundaran jalan Simpang Lima Kota Mamuju, Jumat (18/3).
BACA JUGA: Banjir di Mamuju, Puluhan Warga Desa Toabo Mengungsi
Puluhan Anggota Polres Mamuju mengawal aksi demonstrasi tersebut yang pesertanya berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), dan Komunitas Mahasiswa untuk Perjuangan Rakyat Universitas Tomakaka.
Ratusan mahasiswa juga melakukan long march berkeliling Kota Mamuju menyatakan penolakan terhadap adanya wacana penundaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Kasus Demo Ricuh di Yahukimo, 7 Anggota Polisi Diperiksa Propam Polda Papua
"Kami menyatakan menolak Pemilu 2024 ditunda dan menolak wacana Jokowi 3 periode, karena itu bertentangan dengan amanat konstitusi negara ini," kata Irfan, aktivis FPPI Mamuju.
Menurut dia, wacana tiga periode Presiden Jokowi adalah tindakan sewenang-wenang, karena akan merombak hukum konstitusi demi mewujudkan kepentingannya dalam memperpanjang kekuasaan.
BACA JUGA: Polisi Tetapkan 1 Tersangka Demo Berujung Ricuh di YahukimoÂ
"Itu bertentangan dengan cita-cita pejuang reformasi yang menentang kekuasaan yang sewenang-wenang, dengan tidak menghargai konstitusi negara ini," tegasnya.
Dia juga meminta agar amendemen UUD 1945 tidak dilaksanakan parlemen, untuk mewujudkan kepentingan masa jabatan presiden tiga periode, karena itu bertentangan dengan nilai demokrasi.
Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengendalikan harga sembako yang terus mengalami kenaikan, dan mengatasi kelangkaan minyak goreng yang membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya serta menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Para mahasiswa juga mendesak agar Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang tentang Minerba dicabut pemerintah.
"Kami mendesak Presiden Jokowi untuk menuntaskan program reformasi agraria dan menghentikan kriminalisasi terhadap petani yang berupaya mempertahankan tanahnya," sebutnya.
Mereka juga meminta agar pelanggar hak asasi manusia (HAM) segera diadili dan meminta agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan pemerintah.
Seusai melakukan aksinya, massa mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. (jpnn/antara)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi