Tolak Permintaan Kenaikan KJP

Senin, 07 April 2014 – 15:21 WIB

JAKPUS - Harapan agar anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk siswa SMA ditambah ternyata bertepuk sebelah tangan. Kemarin Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa pemprov tidak akan menambah dana bantuan tersebut. Siswa SMA tetap menerima KJP Rp 240 ribu per bulan. ''Segitu saja banyak yang nyolong, apalagi kalau ditambah,'' ujar Ahok saat dikonfirmasi setelah memberikan sambutan dalam seminar di Kuningan, kemarin. 

Pernyataan tersebut merupakan ungkapan kekecewaan Ahok saat melihat dana KJP yang diselewengkan oknum sekolah maupun dinas pendidikan (dispendik). Menurut dia, sebelum dana KJP dinaikkan, dispendik harus mengecek data penerima KJP. Sebab, diduga, penyaluran KJP tidak tepat sasaran. 

Ahok menerima laporan bahwa sebagian penerima KJP ternyata memiliki smartphone, rumah, dan kendaraan yang bagus. Padahal, dana tersebut sejatinya diperuntukkan bagi siswa miskin. Ahok tidak ingin ketidakberesan itu muncul lagi saat pembagian KJP pada pertengahan April. ''Kalau sudah bener, baru kami naikkan anggarannya,'' ujarnya.

Meski demikian, Ahok menyadari bahwa besaran dana KJP saat ini tidak cukup bagi siswa SMA. Sebab, selain memenuhi kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, dan alat perlengkapan lain, siswa membutuhkan dana untuk ongkos menuju sekolah. ''Belum lagi untuk makannya,'' ucapnya. 

Tetapi, lanjut dia, anggaran tersebut harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Siswa tidak diperbolehkan memanfaatkan kucuran dana setiap bulan itu untuk kebutuhan di luar sekolah. ''Itu harus menjadi perhatian kepala sekolah,'' tegasnya.

Ahok mengancam akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang melakukan pelanggaran. Dia lantas menyentil kasus manipulasi data siswa yang dilakukan sejumlah sekolah beberapa waktu lalu. Mereka, tambah dia, sengaja menyembunyikan data siswa untuk mengambil anggaran tersebut.

Ahok meminta kepala sekolah untuk melakukan transparansi penerima KJP. ''Tempelin saja daftar siswanya agar orang bisa melihat dan menilai siswa itu pantas menerima dana KJP atau tidak,'' terangnya. (tyh/oni/mas) 
 

BACA JUGA: Apersi DKI Sorot Pengembang Nakal di Bekasi

BACA ARTIKEL LAINNYA... Masa Tenang, Caleg Gencar Kirim SMS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler