jpnn.com - JAKARTA - Rumor penolakan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi dari DPR oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), patut diapresiasi.
Menurut mantan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, dengan sikap tersebut, Jokowi terbukti masih memiliki nurani nasionalisme keindonesiaan yang kuat.
BACA JUGA: Ruhut: Bisa Saja 2 + 2 Itu 6
"Sebaliknya, jika dana aspirasi disetujui, maka Jokowi akan dianggap hanya fokus membangun Pulau Jawa yang luasnya hanya 6 persen dari total luas wilayah Indonesia. Soalnya, 55 persen anggota DPR mewakili rakyat di Pulau Jawa sehingga akan kian tampak kesenjangan antar wilayah. Jawa akan kian maju, sedangkan luar Jawa akan kian tertinggal," kata Laode Ida, di Jakarta, Kamis (25/6).
Ida mengatakan, Jokowi adalah Presiden NKRI, tak boleh menyetujui suatu kebijakan anggaran yang berpotensi memecah belah bangsa.
BACA JUGA: Pemerintah Tak Setuju, Dana Aspirasi DPR Bisa Kandas
"Karena itu, kita harus terus-menerus mencermati jangan sampai pihak yang ngotot di DPR mengupayakan berbagai cara untuk meyakinkan Jokowi, seperti membarter kebijakan," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Alhamdulillah, Juknis Gaji Baru dan Gaji ke-13 Sudah Terbit
BACA ARTIKEL LAINNYA... Klaim Golkar DKI Solid di Bawah Agung Laksono
Redaktur : Tim Redaksi