jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dianugerahi Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri.
Penganugerahan diberikan dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-75 Korps Brimob Polri yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (14/11).
BACA JUGA: Ini Profil Bambang Soesatyo, Wartawan yang Kini jadi Ketua MPR
Upacara dipimpin Kapolri Jenderal Idham Azis sebagai Inspektur Upacara, serta sambutan dan testimoni dari Presiden RI Joko Widodo.
Sebelumnya, pada September 2020, Bamsoet juga dianugerahi Brevet Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN).
BACA JUGA: Bamsoet Ajak Generasi Muda Jadi Ujung Tombak Pembangunan Nasional
Pada Juli 2018, Bamsoet telah dianugerahi Brevet Warga kehormatan TNI Angkatan Laut (AL).
"Berbagai anugerah Warga Kehormatan tersebut, dari TNI AL, BIN, dan kini Brimob, merupakan kepercayaan yang harus saya jaga dengan baik," kata Bamsoet usai menerima anugerah Warga Kehormatan Brimob secara virtual di Jakarta, Sabtu (14/11).
BACA JUGA: Ada Kejutan Spesial dari Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Terharu
"Anugerah ini menjadi cambuk dan pengingat diri untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," lanjut Bamsoet.
Ketua ke-20 DPR RI ini memaparkan, sejarah mencatat berbagai operasi berhasil diselesaikan Brimob demi menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan Indonesia.
Antara lain Operasi Trisula menghadapi pemberontakan PKI 1948 di Madiun, penumpasan gerakan separatis seperti DI/TII pimpinan SM Kartosuwiryo di Sulawesi Selatan dan Aceh.
Kemudian, Angkatan Ratu Adil (APRA) pimpinan Kapten Raymond Westerling di Kota Bandung (1950), Republik Maluku Selatan (RMS) yang diproklamirkan Dr. Soumokil (1950), hingga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958.
"Brimob juga banyak terlibat dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Antara lain dalam konfrontasi dengan Malaysia tahun 1953 dan aneksasi Timor Timur tahun 1975," papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meyakini di usianya yang ke-75 tahun, Brimob makin profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Antara lain dalam Jibom (penjinakan Bom), Resmob (Reserse Mobil, Wanteror (Perlawanan Teror), SAR (Search and Rescue), serta PHH (Penanggulangan Huru Hara).
Bamsoet menjelaskan bahwa seiring tumbuh dan berkembangnya demokrasi, memberikan kebebasan kepada setiap warga menyampaikan pendapatnya di muka umum yang biasanya diwujudkan dalam bentuk demonstrasi
Perlu diingat, kata Bamsoet, demonstrasi tidak sama dengan anarki.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi dibolehkan, namun anarki tak dibenarkan karena hanya akan menyebabkan kesengsaraan kepada warga masyarakat lainnya.
"Di sinilah salah satu peran Brimob dibutuhkan, yakni dalam mengendalikan anarki (huru hara)," kata Bamsoet.
Wakil ketua umum Partai Golkar dan Pemuda Pancasila ini menekankan dalam penanggulangan huru hara, personel Brimob dituntut tidak boleh mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia.
Brimob harus tetap harus menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas, netralitas, legalitas, dan akuntabilitas.
Disisi lain, lanjut dia, masyarakat yang berdemonstrasi pun tidak boleh melupakan nilai perjuangan mereka.
"Jangan sampai termakan propaganda atau hasutan dari penyusup yang ingin membuat kerusuhan, yang ingin melihat warga dan Brimob berhadap-hadapan," pungkas Bamsoet. (jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi