jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng untuk kesekian kalinya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan. Opini WTP ini merupakan yang ke-13 kali berturut-turut diterima oleh Pemprov Jateng.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana bangga atas capaian Pemprov Jateng yang meraih opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut tersebut. "Ini tambahan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, tentunya dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
BACA JUGA: Singgung Temuan BPK di Sidang Paripurna, Rieke PDIP Minta Pembatalan Tapera
Nana mengatakan itu saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Jateng tahun 2023.
LHP itu diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit kepada Nana Sudjana di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, Selasa (4/6).
BACA JUGA: Pemprov Jateng Terus Memperkuat Koordinasi untuk Mengantisipasi Kerawan Pilkada 2024
Secara garis besar, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 antara lain: realisasi pendapatan daerah Rp 25,369 triliun atau 96,75 persen dari target Rp 26,222 triliun; realisasi belanja daerah dan belanja transfer Rp 25,800 triliun atau 93,88 persen dari anggaran Rp 27,482 triliun; pembiayaan netto Rp 1,330 triliun. "Serapan anggaran itulah yang membuat Pemprov Jateng kembali memperoleh WTP," ungkap Nana.
Dia menjelaskan bahwa dalam LHP itu memang masih ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Jateng. "Terima kasih atas rekomendasi yang diberikan, kami akan segera menindaklanjuti," kata Nana.
BACA JUGA: Pemprov Aceh Bakal Gunakan Teknologi RDF untuk Pengelolaan Sampah
Lebih lanjut Nana menjelaskan bahwa memang masih ada sejumlah pekerjaan rumah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Beberapa PR itu, antara lain, tingkat kemiskinan Jawa Tengah yang masih tinggi, yakni 10,77 persen. Sementara angka pengangguran terbuka tercatat telah mengalami penurunan hampir 1 persen
"Ini menjadi atensi kami. Kami harus bahu-membahu. Selama kami turun ke lapangan selalu koordinasikan secara internal, insyaallah kalau sudah diumumkan kami yakin kemiskinan menurun, pengangguran juga cukup banyak turun," katanya.
Sementara itu, Ahmadi Noor Supit mengatakan, BPK wajib melakukan pemeriksaan atas LKPD setiap tahun untuk memenuhi amanat undang-undang.
Menurut dia, BPK berkomitmen memastikan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel.
BPK juga memberikan rekomendasi dalam tata kelola keuangan daerah agar lebih baik. (*/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com