jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Sholeh Basyari menyatakan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan orang itu jelas penghilangan hak hidup.
Dia menyebutkan Indonesia sebagai negara yang menandatangani International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Hak Sipil dan Politik) wajib menaatinya.
BACA JUGA: Soal Tragedi Kanjuruhan, Presiden FIFA Bertemu Jokowi, Bakal Ada Kesepakatan
"Konsepsi HAM tentang hak sipil dan politik adalah hak yang tidak bisa dikurangi apalagi dihilangkan. Rumpunnya ialah hak hidup dan hak beragama," jelas Sholeh dalam keterangannya, Minggu (9/10)
Dia menyebutkan jika negara abai dalam pemenuhan hal itu, para warga dan aktivis bisa mengadu ke badan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu United Nations Comission on Human Right (UNHCR).
BACA JUGA: Haris Pertama: KNPI Bersama Aremania, Usut Tuntas Kanjuruhan!
"Pelaporan menjadi penting dengan sejumlah hal berikut. Pertama, korban tidak tengah demo atau aktivitas menuntut hak. Kedua, aktivitas olahraga sejatinya steril dari politik," kata pria dengan gelar doktoral hukum dan HAM itu.
Sholeh juga menjelaskan hal yang perlu diivestigasi secara mendalam ialah jenis gas air mata yang digunakan sesuai standar atau ada campuran lain sehingga sangat mematikan," jelasnya.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Singgung Pelanggaran HAM Berat dalam Tragedi Kanjuruhan
"Kasus Talangsari Lampung, Timor timur, dan DOM Aceh yang jelas-jelas 'kebijakan negara' saja dipersoalkan secara HAM, apalagi tragedi Kanjuruhan yang tidak ada kaitannya dengan stabilitas politik," kata Sholeh.
Tragedi meninggalnya ratusan suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang tengah menjadi sorotan dunia.
Terbaru, pascainsiden itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan Presiden FIFA Gianni Infantino datang ke Indonesia pada 18 Oktober untuk bertemu dengan Presiden Jokowi dalam rangka mengawal transformasi sepak bola nasional.
"Pada 18 Oktober, presiden FIFA akan hadir di sini (Indonesia) bertemu dengan Bapak Presiden RI Jokowi untuk menyepakati beberapa hal. Kami harapkan pertemuan itu memberikan hasil yang baik," ujarnya, Sabtu (8/10).
Mantan presiden Inter Milan tersebut mengatakan FIFA juga akan berkantor di Indonesia dalam memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia dapat berjalan secara maksimal. Dia belum bisa memastikan lamanya FIFA berkantor di Indonesia.
"Saya tidak tahu berapa lama, selama transformasi yang mereka bentuk sudah berjalan, baru mereka pergi, bisa tiga bulan, enam bulan, atau selamanya," ucapnya.(mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra