jpnn.com, JAKARTA - Dalam diskusi "Transaksi Syariah, Kebutuhan atau Gaya Hidup?” Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti potensi perkembangan transaksi syariah di Indonesia.
Tercatat sebanyak 86,7 persen dari 267 juta penduduk Indonesia adalah masyarakat muslim, yang artinya merupakan pangsa pasar sangat besar.
BACA JUGA: LinkAja Perkuat Transformasi Digital Ekosistem Rantai Pasok PT Indolima Perkasa
“Potensi dan peluang pasar sangat besar. Namun, patut diingat bahwa Fintech Syariah memiliki beberapa prinsip syariah yang harus dimiliki, yaitu tidak boleh maysir, gharar, dan riba," kata K.H. Sholahuddin Al-Aiyub M.Si, Ketua Bidang Ekonomi Syariah & Halal MUI, Rabu.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 9,1 persen.
BACA JUGA: Jalin & LinkAja Perluas Implementasi QRIS Cross Border Hingga ke Malaysia
Sementara itu, literasi keuangan konvensional telah mencapai hampir 50 persen.
Perbedaan tingkat literasi yang cukup besar antara keuangan syariah dan keuangan konvensional, berimbas ke minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah.
BACA JUGA: SRC dan LinkAja Perkuat Ekosistem Digital Toko Kelontong Masa Kini
Literasi dan inklusi keuangan syariah di pedesaan hampir dua kali lebih rendah dibandingkan perkotaan.
"Untuk itu salah satunya dibutuhkan peran fintech dalam menjembatani gap literasi yang ada," lanjutnya.
Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, yang juga ketua harian KNEKS dalam sambutannya secara virtual menyampaikan potensi keuangan syariah yang terus tumbuh.
Total aset keuangan syariah tercatat naik sekitar 15 persen secara year on year, meskipun dibayangi tantangan inklusi keuangan syariah yang masih rendah.
Digitalisasi keuangan syariah, seperti fintech mampu mendorong percepatan inklusi keuangan syariah sekaligus perluasan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Wapres juga mengapresiasi keberadaan LinkAja Syariah sebagai Fintech syariah di Indonesia.
“Saya mengapresiasi terhadap pencapaian lebih dari 8 juta pengguna LinkAja Syariah, dan berharap jumlah pengguna LinkAja Syariah dapat terus bertambah," ungkap mantan Ketum MUI itu.
Kehadiran LinkAja Syariah juga diharapkan mendorong percepatan inklusi keuangan syariah.
LinkAja Syariah sebagai uang digital syariah terbesar di Indonesia, agar perluas kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah yang memiliki program pembinaan UMKM industri halal, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, dan instansi lainnya.
"Serta mengambil peran menyediakan akses pembayaran digital dan layanan fintech syariah lainnya lintas negara. Selain itu agar Fintech syariah mampu mewujudkan visi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 - 2024 untuk menjadikan Indonesia yang Mandiri, Makmur dan Madani dan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di Dunia,” ujar Wapres.
Terkait dengan visi Masterplan Ekonomi Syariah, KNEKS sebagai Lembaga non-struktural bertugas mengawal dan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta berinisiasi untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.
Demi mewujudkan itu, KNEKS siap mendukung perkembangan transaksi syariah di Indonesia.
“Kami optimistis melalui berbagai kegiatan edukasi dan inovasi yang berkelanjutan mampu mengakselarasi pertumbuhan industri halal demi mewujudkan Indonesia untuk menjadi pusat produsen halal dunia," kata Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar.
Namun, perkembangannya tidak cukup melalui cara tradisional, dibutuhkan bantuan teknologi untuk menjangkau masyarakat yang lebih masif dan efisien, untuk bersama-sama meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah.
"Peran Fintech merupakan katalisator yang signifikan dalam mewujudkan hal tersebut," tambahnya.
LinkAja Syariah, yang juga merupakan pelopor dompet elektronik tersertifikasi syariah, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah telah berperan aktif memudahkan transaksi halal bagi masyarakat.
LinkAja Syariah telah mendukung lebih dari 100 ribu industri halal dan merchant halal di berbagai sektor, seperti makanan halal, fashion muslim, pendidikan islam, wisata halal, dan lain-lain.
"Kami berkomitmen memberikan edukasi dan pendampingan kepada industri halal dan merchant halal bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta memperluas jangkauan pasar mereka," tutur M. Rendi Nugraha selaku Chief Marketing Officer LinkAja.
Peningkatan jumlah pengguna juga diikuti dengan peningkatan metriks kinerja di mana pada semester pertama 2023 LinkAja Syariah mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 23 persen.
Selain itu, adanya kenaikan kualitas pengguna yang terlihat dari peningkatan pendapatan LinkAja Syariah per pengguna atau Average Revenue per User (ARPU) sebesar lebih dari 60% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.A selaku Ketua Dewan Pengawas LinkAja Syariah menyebutkan penggunaan layanan dan produk syariah bukan lagi menjadi gaya hidup melainkan menjadi sebuah kebutuhan.
Produk itu juga tidak hanya untuk kaum senior atau generasi tua saja, tetapi juga anak muda, milenial, atau generasi Z.
"Bisa dibayangkan betapa perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia memliki masa depan yang sangat cerah," kata Wakil Ketua Umum MUI itu.
Acara talkshow tersebut merupakan bagian dari acara Bestie (Bincang Ekonomi Syariah Terkinie) yang merupakan acara yang diinisiasi KNEKS, yang bertujuan untuk memberikan literasi keuangan dan ekonomi syariah terkini yang diikuti oleh staf pegawai kementerian keuangan dan masyarakat umum.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Danone Indonesia Meraih 2 Penghargaan dalam LPPOM MUI Halal Award 2023Â
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Mesyia Muhammad