"Kita harus malu sama rakyat, kita digaji sama rakyat. Kalau ini tidak selesai maka kami akan mengangkat di pusat. Ini akan menjadi masalah besar kalau terus dibiarkan," kata saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Rabu (7/3).
Kedatangan bersama Anggota DPD asal Jambi itu untuk menindaklanjuti aduan warga transmigran di Tebing Jaya ke Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.
Rieke mengatakan, persoalan di Tebing Jaya akan dijadikan contoh untuk daerah lain bagaimana mengatasi persoalan lahan yang sampai saat ini sering muncul. "Harus ada solusi yang jelas terkait lahan usaha II sesuai dengan dijanjikan," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Rieke juga mengatakan, prasyarat pemberian lahan kepada rakyat salah satunya adalah dilihat dari kerajinannya mengolah lahan. "Tidak bisa begitu, persoalannya bukan soal rajin dan tidak rajin karena rakyat yang akan transmigrasi itu sudah ada MoU," tegasnya.
Ditambahkan, harusnya saat rakyat datang sudah dipastikan ada lahan yang disiapkan untuk mereka garap. Sayangnya, imbuh dia, pada kenyataannya hal itu tidak terjadi. "Ada tanah yang untuk rakyat ternyata dimiliki perusahaan. Kami minta rakyat tetap solid, suarakan tuntutan jangan mau dipecah belah. Jangan hanya mau diiming-imingi," ungkap Rieke seraya berjanji akan terus memerjuangkan hak-hak rakyat transmigran tersebut.
"Sudah tanggungjawab saya memperjuangkan hak rakyat yang janjinya belum terpenuhi. Kami pulang dari sini tidak akan meninggalkan janji, jadi harus tegaslah," tegasnya.
Rieke bersama anggota DPR dan DPD lain sedang melakukan acara temu wicara dengan masyarakat transmigrasi di tebing Jaya Provinsi Jambi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Abraham Samad: Menteri dan Ketum Partai tak Kebal Hukum
Redaktur : Tim Redaksi