jpnn.com, BERLIN - Perusahaan Jerman tidak diberi hak untuk mengetahui apakah karyawan mereka sudah divaksin untuk melawan COVID-19, kata Menteri Tenaga Kerja Hubertus Heil, Rabu.
Heil mengatakan permintaan soal status vaksinasi karyawan bisa saja dilakukan di tempat-tempat yang berisiko.
BACA JUGA: Jokowi Perintahkan Percepat Vaksinasi Covid-19 Bagi Pelajar Jelang PTM
Banyak negara mengharuskan vaksinasi di sejumlah sektor, seperti kesehatan dan pelayanan umum. Beberapa perusahaan, khususnya di Amerika Serikat, telah mewajibkan karyawan mereka menjalani imunisasi.
Namun Jerman memiliki undang-undang kerahasiaan data pribadi yang ketat karena tidak ingin mengulangi sejarah kelam selama diperintah Nazi dan Komunis ketika negara mengawasi rakyatnya.
BACA JUGA: Kemenkes Klaim Vaksinasi Covid-19 Capai 100 Juta Dosis
Itu berarti perusahaan tak memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait kesehatan karyawan mereka.
Sektor bisnis Jerman telah mendorong diberikan izin untuk menanyakan pekerja soal vaksinasi.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Apresiasi Capaian Vaksinasi Pemkab Sumedang yang Terbaik se-Jabar
Pemerintah juga tengah berusaha agar lebih banyak penduduk menerima vaksin ketika kasus infeksi meningkat.
Hampir 61 persen populasi Jerman telah divaksin lengkap dan 65 persen sudah menerima setidaknya satu dosis.
Kabinet pada Rabu sepakat untuk mengharuskan perusahaan mengizinkan karyawan mereka libur untuk menjalani vaksinasi.
Kabinet mengatakan perusahaan dapat mempertimbangkan status vaksinasi karyawan mereka jika mereka mengetahuinya saat memutuskan untuk mengambil tindakan perlindungan.
Heil mengatakan pada stasiun TV ARD dia memahami bahwa banyak karyawan juga ingin mengetahui status vaksinasi rekan kerja mereka, namun hukum Jerman membuat mereka tak bisa menanyakan informasi itu.
"Data kesehatan karyawan sangat sensitif," kata Menteri Kehakiman Christine Lambrecht pada kelompok media Funke.
Namun dia menambahkan bahwa memberi hak kepada pemberi kerja untuk mengetahui informasi itu dimungkinkan di tempat-tempat kerja yang sangat berisiko.
Heil mengatakan solusi yang pragmatis diperlukan, misalnya di rumah sakit atau penjara.
Pengecualian pada undang-undang privasi telah dilakukan dengan memberi izin pada restoran untuk dibuka kembali dengan syarat karyawan dan pelanggan menunjukkan mereka telah divaksin, sudah sembuh atau hasil tes negatif.
Heil mengatakan hal yang sama bisa diterapkan pada lingkungan berisiko lainnya, namun langkah semacam itu tergantung pada menteri kesehatan.
Ribuan orang turun ke jalan di Berlin pada Sabtu dan Minggu dalam aksi protes menentang vaksinasi dan pembatasan COVID-19.
Jerman melaporkan 13.351 kasus baru dan 23 kematian pada Rabu, menambah total kasus menjadi 3,9 juta lebih dan 92.223 kematian. (ant/dil/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Adil