jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan sosial eksisting dan bantuan pangan untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat.
Hal itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rangka meminimalisir dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berlangsung hingga 2 Agustus 2021.
BACA JUGA: Anak Buah Risma Apresiasi Polri Sikat Pencatut Nama Kemensos Sebar Pesan Berantai Bansos
Perempuan yang karib disapa Bu Risma itu kerap melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan bantuan tersalur dengan baik.
Hal itu juga untuk mencegah adanya tindak korupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA: Bu Risma Marah-marah Di Tuban, Polisi Sudah Turun, Tenyata Ini Sebabnya...
Lebih lanjut, Bu Risma memiliki tiga cara untuk mencegah adanya penyelewengan:
1. Sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri
BACA JUGA: Kemensos Siap Mendukung Penguatan PPKM Darurat, dari Dapur Umum hingga BST
“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” kata Mensos Risma dalam acara jumpa pers di Istana Negara, Senin (26/7).
2. Memperbaiki mekanismenya
Eks Wali Kota Surabaya itu mengatakan penyaluran bantuan sosial yang eksisting, melalui beberapa jalur.
Dia memerinci Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui mekanisme non tunai. Yakni PKH, dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
“Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” kata Mensos.
3. Melibatkan dukungan teknologi berbasis digital
Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.
“Saya sudah dapat ijin BI, OJK dan akan dibantu oleh anak-anak muda dari Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain. Selain itu juga bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu. Misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh untuk membeli rokok atau minuman keras,” kata Mensos.
Bu Risma pun mengatakan untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan. Selain bansos yang eksisting seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST, juga disalurkan beras sebesar 10 kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.
Kemensos juga menyalurkan beras 5 kg untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang penyalurannya melalui dinas sosial. Total volume beras adalah 2.010 ton, dengan 3000 paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6.000 paket untuk enam ibukota provinsi. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia