JAKARTA - Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan segera direvisi. Langkah revisi ini mengikuti revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang salah satu babnya mengatur hubungan keuangan pusat-daerah.
Mendagri Gamawan Fauzi telah mengirim surat ke Menkumham Amir Syamsuddin agar dalam revisi UU Nomor 33 nantinya merujuk pada ketentuan RUU tentang pemda, sebagai revisi UU 32.
"Mendagri berharap materi dan substansi yang akan diatur di RUU hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sejalan dengan konstruksi RUU pemda sebagai pengganti UU 32," ujar Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek di kantornya, Selasa (28/2)
Di pasal 161 ayat (2) RUU pemda, disebutkan bahwa hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemda meliputi empat poin, yakni, pertama, pemberian sumber pendapatan asli daerah berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kedua, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemda tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Keempat, pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, insentif (fiskal).
Dari ketentuan pasal 161 itu terlihat jelas bahwa jika materi di RUU itu nantinya disetujui DPR dan diakomodir di dalam UU perimbangan keuangan yang baru (pengganti UU 33/2004), maka tidak ada lagi yang namanya "Dana Penyesuaian".
Seperti diketahui, selama ini dana transfer ke daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana otsus, dan dana penyesuaian.
Dana Penyesuaian inilah yang selama ini sistem distribusinya ditentukan dengan kriteria-kriteria yang tidak jelas dan berbau politik. Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan pernah menyebut, dana penyesuaian untuk pembangunan infrastruktur daerah, membuka peluang bagi mafia anggaran di DPR. Salah seorang anggota DPR Wa Ode Nurhayati jadi tersangka perkara penyaluran dana penyesuaian ini oleh KPK.
Data yang didapat JPNN, dana penyesuaian untuk 2011 sebesar Rp48,235 triliun. Sedang untuk 2012 jumlahnya mencapai Rp57 triliun. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HTI Tolak Pencabutan Subsidi BBM
Redaktur : Tim Redaksi