jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan DPRD DKI Jakarta lebih mementingkan polemik korporat dibandingkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang seharusnya menjadi prioritas.
Hal itu, terbukti dengan dilakukannya kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) DPRD DKI Jakarta ke Jakarta Utara, Selasa (20/10) pagi.
BACA JUGA: DPRD DKI Bentuk Pansus KBN demi Akhiri Kisruh Pelabuhan Marunda
"Sekarang dengan adanya KBN ini kan seperti proyek gitu lho, proyek yang sebenarnya masalahnya enggak serumit yang dibayangkan, korporasi dan tripartit saja gitu," ujar Trubus di Jakarta.
Menurut dia, DPRD harus secepatnya menunda pembahasan KBN untuk kemudian segera membahas Perubahan APBD DKI Jakarta.
BACA JUGA: Ikut Tagihkan Piutang ke KCN, Klaim KBN Selaku Pemegang Saham Tak Diakui
Terlebih, perubahan APBD DKI Jakarta 2020 ini telah lama tertunda yang seharusnya sudah mulai dibahas pada Agustus yang lalu dan sangat dinantikan oleh masyarakat secara luas.
"Soal KBN ini yang sifatnya enggak terlalu beratlah, hal-hal yang biasa saja, sengketa yang sifatnya kepentingan bisnislah. Itu kan sengketa bisnis sebenarnya, internal korporasi, lalu inilah kemudian yang dipertanyakan publik," katanya.
BACA JUGA: Pengamat Dorong KBN Memperbaiki Tata Kelola Perusahaan
Terlebih, kata dia, berkaca pada pembuatan pansus DPRD DKI Jakarta selama ini, sangat jarang dihasilkan rekomendasi yang bisa diaplikasikan pihak terkait.
Apalagi, pengelolaan KBN ini bersinggungan dengan pemerintah pusat sehingga rekomendasi yang dihasilkan pun hanya untuk kepentingan korporasi semata.
"Ya saya melihatnya justru ini patut diduga ada deal-deal, terkait dengan keberadaan BUMN sendiri dan deal-deal yang sifatnya lebih ke bersifat politik ekonomi," katanya.
Dia menyarankan (Pansus KBN) itu ditunda (pending) dulu. Utamakan APBD, ini yang paling prioritas. "Lalu kemudian banjir karena menyangkut kebutuhan masyarakat banyak," katanya.
DPRD DKI Jakarta akan mengofrontir sejumlah data yang didapat berkaitan dengan polemik pembangunan Pelabuhan Marunda.
Dalam waktu dekat, DPRD akan memanggil PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero dan PT Karya Citra Nusantara (KCN). (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil