jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya berhasil membalikkan salah satu kebijakan pendahulunya, Barack Obama.
Rabu (26/7) taipan 71 tahun itu mengumumkan keputusan yang memupus harapan kaum transgender mengorbankan nyawa untuk negara dengan mengabdi di militer.
BACA JUGA: Oh, Justin Trudeau...Kenapa Dia Tidak Jadi Presiden Kita?
”Setelah berkonsultasi dengan jajaran jenderal dan pakar-pakar militer, mohon dipahami bahwa pemerintah AS tidak akan menerima atau mengizinkan transgender masuk militer dalam kapasitas apa pun,” cuit Trump.
Pengumuman yang dia publikasikan lewat Twitter itu menuai reaksi beragam. Kaum transgender dan aktivis hak asasi manusia (HAM) langsung berteriak. Mereka menolak keputusan Trump.
BACA JUGA: KZL! Donald Trump Blok Akun Twitter Model Bikini Ini
Namun, suami Melania itu menegaskan bahwa keputusannya sudah final. Karena itu, kebijakan Obama tentang serdadu atau personel militer transgender otomatis gugur.
Padahal, seharusnya kebijakan tersebut mulai diterapkan tahun ini.
BACA JUGA: Anak dan Menantu Trump Segera Bersaksi Tentang Rusia
”Fokus militer adalah kemenangan. Tidak semestinya militer terbebani anggaran medis dalam jumlah besar dan gangguan-gangguan lain yang disebabkan personel transgender,” kata Trump.
Tampaknya, tidak semua pejabat pemerintahan Trump tahu tentang perubahan kebijakan tersebut. Buktinya, Kapten Jeff Davis, salah seorang petinggi Angkatan Laut (AL), protes.
Rabu itu dia langsung melayangkan surat ke Gedung Putih. Dia minta penjelasan dari Gedung Putih tentang perubahan kebijakan terhadap kaum transgender tersebut. Sebab, saat ini pun ada beberapa personel militer yang transgender.
”Menurut Presiden Trump, kebijakan yang diterapkan sebelumnya tentang personel militer transgender terlalu berisiko,” kata Sarah Huckabee Sanders, juru bicara Gedung Putih.
Kali ini, menurut dia, Trump mengambil keputusan yang benar. Sebab, semuanya sudah melalui pertimbangan militer.
Di sisi lain, Ash Carter, mantan menteri pertahanan AS, menganggap kebijakan Trump tentang transgender itu kontroversial. Dia yakin bahwa pemerintah akan panen protes atas kebijakan tersebut.
”Satu-satunya tolok ukur rekrutmen personel baru adalah kapasitas militer mereka. Rekrutmen yang didasarkan pada kategori selain kapasitas militer tidak bisa dibenarkan,” tegas dia.
Menteri Pertahanan AS Jim Mattis sedang berada di luar negeri saat Trump memublikasikan keputusannya pada Rabu. Namun, dia mengaku sudah tahu tentang keputusan itu sebelum sang presiden mengumumkannya.
Bulan lalu Departemen Pertahanan AS menunda rekrutmen anggota militer transgender. Saat itu Mattis menyatakan bahwa rekrutmen transgender akan dibuka pada 1 Januari.
Sampai 2016, menurut Rand Corporation, institusi nonprofit yang mengkaji kebijakan pemerintah, ada 1.320 sampai 6.630 transgender dari total 1,3 juta personel militer yang aktif.
Menurut lembaga-lembaga HAM, jumlah personel transgender yang aktif di militer mencapai 15.000 orang. Belakangan, imbauan agar personel transgender membuka diri dan tidak menutupi identitas mereka semakin kuat. (AFP/Reuters/BBC/hep/c11/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Legislatif Lebih Suka Program Obama, Donald Trump Frustasi
Redaktur & Reporter : Adil