jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gibran Center, Fathul Nugroho menilai tudingan sejumlah pihak yang menyebut pemerintahan saat ini seperti orde baru (orba) dan berbuat kezaliman tidak berdasar.
Pasalnya menurut Fathul, apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini jauh dari cerminan orba.
BACA JUGA: Nusron Heran Mendengar Pidato Bu Mega: Yang Mirip Orba Itu Siapa? Dari Partai Mana?
Menurutnya, pemerintah justru menjalankan demokrasi sesuai aturan main yang berlaku.
"Jika ada yang menuding pemerintahan saat ini seperti orba itu sangat tidak berdasar, apalagi dikaitkan dengan pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apa bukti bahwa pemerintahan saat ini seperti orba? Sebab tidak ada tindakan represif dan pembungkaman terhadap masyarakat dan pers yang bersuara kritis," ujar Fathul.
BACA JUGA: Petarung, Bu Mega Ajak Pendukung Ganjar-Mahfud Melawan Pihak Baru Berkuasa Bergaya Orba
Selain itu, yang paling mudah diingat dari zaman orba adalah pembungkaman politik, bahkan saat itu terjadi pada pers. Namun, kondisi beberapa tahun belakangan ini tidak demikian.
"Saat ini, semua bebas bersuara. Bebas menyatakan pendapatnya, bahkan banyak yang mengkritik pemerintah dengan keras. Hal semacam ini justru dianggap jamu oleh Presiden Jokowi. Meski terasa pahit, tapi menyehatkan," kata Fathul.
BACA JUGA: Produksi White Clay Milik SIG Raih Hak Paten dari Kemenkumham
Selain itu, iklim demokrasi Indonesia juga semakin dewasa. Tercermin dari pelaksanaan pemilu yang menjadikan rakyat sebagai kedaulatan utama.
Rakyat secara langsung bisa memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR/DPRD, dan kepala daerah.
Begitu juga dengan perkembangan partai politik. Kata Fathul, hal ini mencerminkan bahwa keran demokrasi dibuka seluas-luasnya.
Buktinya, ada beberapa partai baru yang memenuhi syarat lolos mengikuti pileg 2024, dan bahkan tidak ada penjegalan terhadap anak bangsa yang ingin menjadi capres dan cawapres.
Presiden Alumni LKYSPP, National University of Singapore Chapter Indonesia ini mengatakan, tudingan pemerintahan Presiden Jokowi seperti orba bertolak belakang dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang sangat tinggi, meski di akhir masa jabatannya.
Dalam bidang pembangunan, pemerintahan saat ini juga tidak dapat disamakan dengan orba, sebab pembangunan sudah tidak lagi tersentralisasi di pulau jawa, tetapi menjadi Indonesia sentris.
“Bahkan ibu kota negara pun di pindahkan oleh Presiden Jokowi Widodo ke pulau kalimantan, ini semakin menegaskan bahwa pembangunan didorong untuk lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia dan tidak lagi jawa sentris," tutur Fathul.(chi/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada