jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PAN DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menteri BUMN Erick Thohir yang mendapat tugas berat menjalankan kebijakan ini juga harus membuktikan ada progres yang bisa dicapai dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Erick Thohir Diminta Buka Nama-nama yang Minta Jatah Komisaris BUMN
Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai ada dua aspek yang ingin dicapai dengan perubahan struktur birokrasi penanganan Covid-19 di Indonesia, yaitu aspek kesehatan dan aspek ekonomi.
Diharapkan, dengan struktur baru ini, penanganan covid-19 di Indonesia akan lebih berhasil.
BACA JUGA: Kenapa Harus Erick Thohir yang jadi Ketua Pelaksana?
“Ini mungkin yang disebut presiden sebagai opsi pembubaran atau pembentukan lembaga tempo hari. Dengan membubarkan gugus tugas lalu menggantinya dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan kinerjanya semakin meningkat," kata Saleh di Jakarta, Selasa (21/7).
Apalagi secara struktural, komite ini membawahi dua satuan tugas yang menangani aspek kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Dengan begitu, akan kelihatan siapa yang akan mengerjakan apa.
BACA JUGA: Jadi Korban Malapraktik Klinik Kecantikan, Rency Milano Bilang Begini
Dia juga berharap pembagian tugas di struktur baru ini dapat dilakukan lebih adil. Artinya, proporsi program kerja dibagi secara merata.
Tidak boleh mendahulukan pemulihan ekonomi dan meninggalkan penanganan kesehatan. Keduanya harus dikerjakan secara bersamaan.
“Sebagai ketua harian komite ini, Erick Thohir harus membuktikan bahwa ada progresivitas dalam pemutusan mata rantai virus dan juga pemulihan ekonomi nasional. Tugas ini tidak mudah. Banyak masyarakat yang menaruh harapan besar. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dan berpartisipasi," tutur anggota Komis IX DPR ini.
Alokasi anggarannya juga begitu. Saleh menekankan supaya memperhitungkan berbagai dimensi terkait. Jangan sampai anggaran untuk stimulus bidang keuangan jauh melebihi biaya pengobatan Covid-19. Apalagi, kasus positif covid-19 masih saja naik sehingga harus tetap menjadi perhatian utama.
“Komite ini sangat layak diberi waktu untuk bekerja. Tentu siapa pun boleh memberikan usul dan masukan. Setidaknya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan perumusan langkah-langkah strategis ke depan," tandas Wakil Ketua MKD DPR ini.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam