JAKARTA - PT Pos Indonesia menegaskan bahwa pihaknya hanya diberi amanat pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi warga yang kurang mampu.
"Tugas PT Pos hanya menyerahkan kartu perlindungan sosial (KPS) dan membayarkan BLSM kepada rumah tangga tangga sasaran (RTS) seperti data yang kami terima," ujar Manager Public Relations Abu Sofian pada JPNN, Rabu (26/6).
Mengenai data-data warga yang menerima BLSM, PT Pos kata Sofian, tidak dalam kapasitas menanggapi masalah data RTS. Pihaknya berkerja sesuai dengan data yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemensos.
"Ya memang itu datanya bukan berasal dari PT Pos, kami dapat data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kemensos. Kita hanya mengantarkan KPS dan membayarkan BLSM sesuai daftar nominatif yang kita terima," jelas dia.
Sehingga berdasarkan data itulah, pihaknya tidak mengotak-atik atau merubah data itu. "Data tersebut data jadi. Kalau soal validasi data silakan bisa di konfirmasi pada Kemensos dan TNP2K," tuturnya.
Sebelumnya, banyak warga yang mengeluhkan soal pemberian BLSM ini. Kompensasi ini dinilai belum tepat sasaran sepenuhnya, karena banyak warga yang belum terdata, padahal tergolong warga miskin. Justru beberapa warga yang tergolong mampu malah mendapatkan BLSM. (chi/jpnn)
"Tugas PT Pos hanya menyerahkan kartu perlindungan sosial (KPS) dan membayarkan BLSM kepada rumah tangga tangga sasaran (RTS) seperti data yang kami terima," ujar Manager Public Relations Abu Sofian pada JPNN, Rabu (26/6).
Mengenai data-data warga yang menerima BLSM, PT Pos kata Sofian, tidak dalam kapasitas menanggapi masalah data RTS. Pihaknya berkerja sesuai dengan data yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemensos.
"Ya memang itu datanya bukan berasal dari PT Pos, kami dapat data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kemensos. Kita hanya mengantarkan KPS dan membayarkan BLSM sesuai daftar nominatif yang kita terima," jelas dia.
Sehingga berdasarkan data itulah, pihaknya tidak mengotak-atik atau merubah data itu. "Data tersebut data jadi. Kalau soal validasi data silakan bisa di konfirmasi pada Kemensos dan TNP2K," tuturnya.
Sebelumnya, banyak warga yang mengeluhkan soal pemberian BLSM ini. Kompensasi ini dinilai belum tepat sasaran sepenuhnya, karena banyak warga yang belum terdata, padahal tergolong warga miskin. Justru beberapa warga yang tergolong mampu malah mendapatkan BLSM. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PGN Akuisisi Blok Migas Jatim
Redaktur : Tim Redaksi