BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Riau tentang anggaran untuk venue menembak PON XVIII Riau. Tak tanggung-tanggung, tersangka barunya adalah tujuh anggota DPRD Riau.
Tujuh anggota DPRD Riau itu adalah Adrian Ali dari Fraksi PAN, Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar), Syarif Hidayat (PPP), Muh Rum Zen (PPP) dan Turoechan Asyari (PDIP). "Ada tujuh Sprindik (surat perintah penyidikan) sudah dikeluarkan. Sprindik itu terhadap tersangka AL, AS, TM, ZH, SH, MRZ dan TA," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam Lokakarya Media di Tanjung Lesung, Banten, Jumat (13/7) malam.
Menurut Bambang, semua anggota DPRD Riau ini masing-masing diduga sebagai penerima suap dan dikenai pasal 12 huruf a atau b, atau pasal 5 ayat (2), atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAPidana. "Peningkatan status anggota DPRD Riau ini melengkapi kasus dugaan suap PON yang sudah disidang," jelas Bambang Widjojanto.
KPK mengisyaratkan masih ada tersangka lain dalam kasus tersebut. "Beberapa anggota DPRD Riau lain prosesnya masih tahap penyelidikan, menunggu dua bukti yang cukup," tegas pimpinan KPK yang membidangi penindakan itu.
Dengan penambahan 7 tersangka baru dugaan suap PON, berarti sudah 10 wakil rakyat di DPRD Riau yang dijerat KPK. Sebelumnya tiga tersangka dari DPRD Riau adalah M Faisal Aswan (Golkar), M Dunir (PKB) dan wakil ketua DPRD Riau, Topan Andoso (PAN).
Dalam kasus ini, mantan Kadispora Riau Lukman Abbas juga sudah menjadi tersangka dan ditahan KPK. Dalam surat dakwaan atas pegawai Dispora Riau, Eka Dharma Putra, disebutkan bahwa Gubernur Riau Rusli Zainal memerintahkan Lukman Abbas untuk menyogok DPRD Riau agar memuluskan proses pembahasan revisi Perda untuk PON.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bersaksi Palsu, Anak Buah Murdaya Poo jadi Tersangka Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi