"Ternyata total sembilan nama (dua nama di tiga peristiwa diserahkan Senin, 5/11, Red). Satu orang berada di dua peristiwa, dan satu orang lagi justru harus saya puji," ujar Dahlan seperti ditirukan Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi kemarin. Dengan demikian, Dahlan sudah melaporkan tujuh nama anggota DPR yang diduga memeras dan satu nama lain yang bisa berguna untuk membongkar praktik pemerasan terhadap BUMN.
Berhubung jadwalnya padat, kemarin Dahlan tidak bisa datang sendiri ke gedung DPR. Hal itu diungkapkannya sejak siang kemarin. "Kegiatan saya tidak berhenti-henti dari jam tujuh pagi," ujar Dahlan saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina.
Sorenya Menteri BUMN lantas mengutus Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra SH MSi untuk menyerahkan nama-nama lain yang terkait dengan permintaan jatah ke BUMN. "Penyerahan nama-nama tersebut sesuai dengan permintaan BK DPR dalam pertemuan antara BK dan Menteri BUMN sebelumnya," kata Faisal.
Waktu itu BK mengemukakan bahwa Menteri BUMN tidak perlu datang sendiri, tapi cukup mengirimkan berkasnya. Berkas itu diserahkan kemarin pukul 16.00 WIB di Ruang Sekretariat BK DPR. Dalam laporan itu Dahlan menambahkan enam nama beserta kronologi kejadiannya. Dari enam nama susulan yang dikirimkan ke BK DPR kemarin, satu orang anggota DPR mendapat pujian.
Faisal menolak mengungkapkan nama anggota DPR yang mendapat pujian itu. Dia juga tidak mau menyebut hal itu terjadi dalam kasus apa. Yang pasti, Dahlan sangat berterima kasih kepada satu anggota DPR itu. "Satu orang tersebut mencegah teman-temannya yang terus mendesak direksi sebuah BUMN untuk memberikan uang kepada mereka," tuturnya.
Dengan demikian, Menteri BUMN telah menyerahkan sembilan nama kepada BK DPR. Dari sembilan nama tersebut, jumlah orangnya delapan, karena dua nama orangnya sama. Faisal mengaku, Dahlan tidak akan menyerahkan lagi nama-nama lain. "Kecuali keadaan berkembang," tegasnya.
Mengenai hal itu, Dahlan memiliki alasan tersendiri. Mantan Dirut PLN ini ingin lebih fokus membenahi BUMN. "Karena begini, saya itu Menteri BUMN, saya akan lebih fokus pada bersih-bersih di BUMN. Kalau saya terlalu ofensif di bidang ini (mengungkap oknum DPR), saya nanti terkesan terlalu bersih-bersih di rumah orang," ujarnya.
Dahlan mengaku akan tetap berkomitmen mencegah terjadinya kongkalikong atau pemerasan terhadap BUMN yang dilakukan oknum anggota DPR. Meski begitu, dia juga terus berusaha membenahi BUMN. "Kan BUMN juga dikenal sebagai sarang korupsi. Tugas saya juga berat. Mungkin lebih berat dari teman-teman DPR," tambahnya.
Mengenai ungkapan beberapa anggota DPR yang menilai laporannya kurang bukti, Dahlan menegaskan bahwa informasi yang diberikan ke BK DPR bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. "Kalau yang saya serahkan itu tidak dianggap bukti, saya tidak tahu lagi niat memberantas korupsi di negeri ini sungguh-sungguh nggak," ungkapnya.
Di sisi lain, suara yang meminta agar Presiden SBY memberhentikan Dahlan sebagai menteri mulai muncul. "Ada pihak yang mengusulkan kepada presiden supaya saya diberhentikan," kata Dahlan seusai memberikan ceramah pada penutupan The 12th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII) di Empire Palace Surabaya tadi malam (7/11).
Dahlan tidak mau membeberkan lebih lanjut siapa orang yang mengusulkan tersebut. Hanya, dia menegaskan bahwa orang itu bukanlah menteri. "Ndak ada menteri. Ya, ada pihak lain," ungkapnya.
Sementara itu, suara minor dari parlemen terhadap penyampaian keterangan Dahlan menyangkut pemerasan terhadap BUMN masih muncul. Ketua DPR Marzuki Alie berharap pernyataan Dahlan selama ini bukan fitnah belaka. Namun, jika ternyata yang terjadi sebaliknya, dia sudah berancang-ancang mengirim surat ke Presiden SBY terkait hal tersebut.
"Kalau nyatanya fitnah, kami buat surat kepada presiden bahwa Pak Dahlan Iskan menuduh tanpa bukti dan fakta," kata Marzuki di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta kemarin.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih berharap agar BK DPR menindaklanjuti laporan Dahlan yang menyebut dua nama anggota dewan sebelumnya. Pemanggilan terhadap direksi BUMN dan dua anggota dewan tertuduh wajib dilakukan.
Di sisi lain, Ketua BK DPR M. Prakosa menjanjikan untuk segera membahas nama-nama baru anggota dewan yang telah dikirim Dahlan. "Rencananya, besok (hari ini, Red) kami rapat internal. Setelah itu saya akan memberikan keterangan," ujar Prakosa. Hingga kemarin sore, surat yang hanya diterima staf sekretariat BK itu masih tertutup. Prosedurnya, surat tersebut baru bisa dibuka oleh pimpinan BK.
Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi secara khusus tetap mengapresiasi keberanian Dahlan mengungkap nama-nama anggota dewan pemeras BUMN. Menurut dia, langkah tersebut perlu didukung sebagai langkah berani untuk membersihkan perilaku korup para elite negeri ini.
"Sekarang tinggal memprosesnya," ujar Uchok. Dia menyatakan, Dirut BUMN dan anggota dewan yang diduga memeras harus segera dipanggil untuk diperiksa. "Ini momentum yang baik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR," imbuhnya. (wir/dyn/jun/c2/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Dilengkapi Bukti, Kasus Pencurian Pulsa Terhenti
Redaktur : Tim Redaksi