jpnn.com - JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional pada 2027 diyakini akan berdampak positif bagi pembangunan nilai-nilai demokrasi.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, mengatakan, pilkada 2027 dapat menjadi pemilu sela.
BACA JUGA: Jika Dia Maju, Ahok Temukan Lawan Tanding Sepadan
"Mudah-mudahan kalau kita bisa adakan pilkada serentak semua pada 2027, berarti itu akan jadi pilkada di antara pemilu nasional. Karena 2024 ada pemilu nasional dan selanjutnya 2029 lagi pemilu nasional. Akibatnya, kita akan menuju mekanisme lazimnya negara demokrasi yaitu ada pemilu sela," kata Philips Vermonte.
Dia mengatakan hal tersebut dalam Diskusi Bedah buku "Politik Hukum Pilkada Serentak" karya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa (3/5).
BACA JUGA: Waduh, Ade Komarudin Dianggap Kegenitan
Dikatakan, pemilih dapat menghukum partai politik (parpol) atau pemerintahan yang berkuasa pada 2024.
"Pemerintah yang berkuasa 2024, ada evaluasi di tengah. Kalau performance (kinerja) bagus, pilkada 2027 bisa sapu bersih. Selanjutnya 2029 juga demikian. Karena tujuan pemilu adalah menghukum atau memberi balas jasa kepada orang yang berkuasa. Kalau bagus pilih lagi, kalau tidak tendang keluar. Di seluruh dunia begini," ucapnya.
BACA JUGA: Munculkan Risma, PDIP Dinilai Tak Punya Nyali
Dia juga menyorot fenomena belakangan, di mana publik mulai meminggirkan keberadaan parpol. Publik, menurutnya, cenderung menilai kualitas individu ketimbang parpol yang mengusung saat pilkada.
"Buat masyarakat, partai politik nomor paling bawah dalam proses pemilihan. Ketika sudah cocok dengan calon pemimpin dengan karakteristik-karakteristik tertentu, maka akan dipilih," katanya.
Meski begitu, dia menyatakan, parpol dan demokrasi tetap tak dapat terpisahkan.
"Tulang punggung demokrasi tetap partai politik. Tetapi, LSM harus banyak, karena bisa menekan partai politik agar mereka bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Deparpolisasi adalah hal yang sangat buruk bagi perpolitikan Indonesia," imbuhnya. (BS/adv/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Calon Penantang Ahok Mendaftar ke PDIP, Nih Angkanya
Redaktur : Tim Redaksi