jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan dari Masyarakat Demokrasi Anti-Hoaks memolisikan seorang jurnalis investigasi asal Amerika Serikat Allan Nairn ke Bareskrim Polri, Selasa (16/4). Pelaporan ini dilakukan karena Allan diduga telah menyebarkan hoaks.
Koordinator Masyarakat Demokrasi Indonesia Anti-Hoaks Pandaopotan Lubis mengatakan, mereka sengaja membuat laporan karena Allan dinilai ikut campur dalam mempengaruhi iklim demokrasi di Indonesia, khususnya saat Pemilu 2019.
BACA JUGA: Ratna Sarumpaet dan Ratusan Tahanan Lainnya Disiapkan TPS Khusus
“Warga negara asing ini ingin masuk situasi masyarakat kita, apalagi kita sedang mengadakan pesta demokrasi, pemilu 2019," ujar Pandaopotan di Bareskrim Polri, Selasa (16/4).
BACA JUGA: Berita Terbaru dari Polri Terkait Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia
BACA JUGA: Pasang Mata dan Telinga Baik-Baik di TPS, Awas Ada yang Curang !
Dalam pelaporan ini, Allan diduga melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Pandaopotan menambahkan, pihaknya juga melampirkan sejumlah barang bukti berupa materi atau tulisan yang dibuat oleh Allan serta bukti transfer sebuah bank.
BACA JUGA: Kasus Malaysia Tunjukkan Buruknya Perencanaan Pemilu 2019
Selain itu, pihaknya juga melampirkan bukti tentang kebohongan Allan soal rapat di Kertanegara pada 21 Desember 2018 lalu.
“Salah satu orang yang disebut menghadiri rapat itu ternyata mengklarifikasi tidak pernah ada rapat pada tanggal 21 Desember. Jadi dia berani mengatakan bahwa rapat itu merupakan berita adalah palsu," jelasnya.
BACA JUGA: Kapolri Bilang Pemilih Masih Boleh Mencoblos Lewat Jam 13.00 WIB
Melalui tulisannya, Allan menyebut Prabowo menggelar rapat dengan orang-orang ring satunya pada 21 Desember 2018. Orang-orang terdekat Prabowo itu terdiri dari deretan purnawirawan TNI, petinggi partai, dan aktivis.
Kemudian, Allan juga mengunggah sebuah laporan berupa notulen hasil dari rapat tersebut. Dalam laporannya, Prabowo diduga telah menunjuk sejumlah orang untuk mengerjakan beberapa tugas seperti menunjuk kapolri baru, guna melemahkan gerakan HTI dan FPI.
Dalam rapat itu, BIN juga diminta untuk menumpas radikalisme di Indonesia dan juga melemahkan partai politik yang berseberangan dengan Prabowo. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Besok Pilpres, FPI Keluarkan Maklumat demi Capres Pilihan Ijtimak Ulama
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan