jpnn.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo mengapresiasi Bawaslu karena mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di Malaysia. Dia pun meminta duta besar RI di Malaysia untuk bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut.
“Walau kalau kita lihat, respons dan rekomendasi Bawaslu sedikit terlambat,” terang Kunto di Jakarta, Selasa (16/4).
BACA JUGA: Berita Terbaru dari Polri Terkait Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Keterlambatan ini kata Kunto yang membuat terlanjur tersebarnya narasi spekulatif di akar rumput yang menciptakan keraguan di masyarakat terkait apakah pemilu berjalan dengan jujur atau tidak.
Kunto menjelaskan apa yang terjadi di Malaysia, menunjukkan secara gamblang bahwa terdapat problem perencanaan dalam Pemilu 2019.
BACA JUGA: Ajak Masyarakat Memilih, Hasto Bandingkan Pemilu Sekarang dengan Era Orba
“Lubang-lubang yang memungkinkan pihak-pihak tertentu memanfaatkannya. Apalagi kita bisa melihat apa yang terjadi di Malaysia menguntungkan salah satu kandidat,” terangnya.
BACA JUGA: Kasus Malaysia dan Ahok, Penyelenggara Diminta Perketat Manajemen Pemilu
BACA JUGA: Kejujuran Modal Utama Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Sejuk
Kunto menuturkan, isu logistik, distribusi, dan perencaan lainnya menjadi hal yang patut dievaluasi berdasarkan apa yang terjadi dalam Pemilu di Luar Negeri.
Tidak hanya kecurangan, publik juga dapat melihat berbagai indikasi buruknya persiapan seperti antrian yang mengular, kericuhan di TPS dan lain sebagainya.
“Evaluasi yang mestinya bisa memberikan pelajaran untuk pelaksanaan pemilu di dalam negeri. Bahwa KPU, Bawaslu dan berbagai elemen lainnya tidak boleh lalai dan harus sigap mengantisipasi berbagai skenario yang ada,” sambungnya.
Belajar dari kasus Malaysia pula, Kunto meminta panitia pemilu harus bisa menjamin tidak adanya politik uang, pemalsuan atau atau penyalahgunaan dokumen, perampasan kartu suara, penyalahgunaan kartu suara dan pembelian kartu suara.
Kesiapan dan kesigapan KPU dan Bawaslu nantinya bisa mengikis spekulasi masyarakat, bahwa di pemilu ini terdapat kecurangan sistematis. Kesigapan semua pihak juga menjadi kesempatan untuk mempersatukan bangsa, yang pada masa kampanye telah mengalami polarasi
“Namun tentu saja KPU dan Bawaslu tidak dapat bergerak sendiri, diperlukan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk TNI dan Polri untuk mengawasi berjalannya pemilu,” tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Danlanal Yogyakarta dan Kapolda DIY Gelar Patroli Bersama
Redaktur & Reporter : Adil