jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau Eko Wibowo mendesak pemerintah segera menyelamatkan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Dia menyatakan persoalan guru honorer tidak akan selesai pada 2023. Sebab, tenaga non-ASN di instansi pemerintah jumlahnya jutaan, apalagi formasi PPPK 2022 yang diusulkan pemda sangat minim.
BACA JUGA: Soal Rekrutmen PPPK, Rieke Minta Pemerintah Mempertimbangkan Masa Pengabdian Honorer
Oleh karena itu, BKH PGRI Riau meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan kebijakan pro honorer.
"Kami menyarankan MenPAN-RB Azwar Anas mengangkat semua honorer menjadi PNS dan PPPK tahun ini, sehingga persoalan honorer diselesaikan sebelum tahun 2024," Eko kepada JPNN.com, Sabtu (28/1).
BACA JUGA: Berkas 218 PPPK Lulus Seleksi Diajukan ke BKN
Menurut pria yang juga wakil ketua PGRI Riau itu mendorong menPAN-RB membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk pengangkatan ASN PPPK. Tidak mempersulit honorer.
Prinsipnya, BKH PGRI ingin pemerintah menyelesaikan pengangkatan honorer dengan pendataan administrasi. Tidak perlu lagi menggunakan tes yang menghabiskan anggaran.
BACA JUGA: AHY Dukung Anies Baswedan Capres 2024, Siapa Cawapres?
"Lebih baik uangnya digunakan untuk menyelesaikan honorer jalur pendataan administrasi," ucap tokoh muda pendidikan Riau itu.
Terkait penghapusan honorer 2023 pada 28 November mendatang, Eko mendesak pemerintah mengkaji ulang.
Dia menilai terlalu berisiko bila penghapusan honorer benar-benar dilaksanakan, karena akan menimbulkan masalah baru.
Jika honorer dihapus, maka akan berdampak pada angka pengangguran yang makin tinggi. Stabilitas sosial pun bakal terganggu.
"Jadi, mohon dipertimbangkan lagi penghapusan honorer ini. Jangan alihkan honorer menjadi tenaga outsourcing," pungkas Eko.(esy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad