jpnn.com - JAKARTA - Usulan kenaikan tunjangan Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) TNI Angkatan Darat, pos terdepan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut, yang disetujui Komisi I DPR dalam rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Senin (8/6), mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Hanya saja, pimpinan DPR yang membidangi politik, hukum dan keamanan tersebut mempertanyakan kembali apakah pemerintah memiliki anggaran untuk kenaikan tunjangan tersebut.
BACA JUGA: Upaya Banding KPK Kandas, Ini Komentar Johan Budi
"Kami semua ingin, ada kenaikan-kenaikan tunjangan supaya para penegak keamanan kita, pertahanan kita, bisa mendapatkan remunerasi dengan layak," kata Fadli Zon di gedung DPR Jakarta.
Politikus Gerindra ini berpendapat perlu dipikirkan apakah pemerintah memiliki dananya. Sehingga persetujuan atas kenaikan tunjangan Babinsa ini perlu dikonfirmasi dulu kepada pemerintah.
BACA JUGA: Usai Lebaran, Jokowi punya Hajatan Lagi
"Kalau dari sisi kami ingin mensejahterakan juga para penegak hukum, polisi dan aparat pertahanan kita TNI, kami tidak ada masalah. Namun perlu ditanya pemerintah apakah dananya ada," ujar Fadli.
Karena itu, Fadli sependapat bila seharusnya sebelum mengusulkan adanya kenaikan ke DPR, Panglima TNI Moeldoko harusnya telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan atau Menteri Keuangan mengenai kemampuan APBN.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Sebut Isu Poros Maritim Timbul Tenggelam
"Ya mestinya begitu (sudah koordinasi). Jangan sampai kami mau naikin-naikin dananya tidak ada, atau mengganggu APBN kita. Kalau dalam keadaan normal saya kira tidak ada masalah. Tapi dalam keadaan kesulitan ekonomi kita, itu yang jadi masalah. Prinsipnya begitu (mendukung), tapi dananya ada gak," singkatnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebijakan Khusus agar Anggaran Pengawasan Pilkada Cepat Cair
Redaktur : Tim Redaksi