jpnn.com - JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memanggil pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/11). Selain KPU dan Kemendagri, sejumlah lembaga lainnya juga dikumpulkan presiden untuk turut menyelesaikan persoalan yang dikhawatirkan mengancam kelangsungan pemilu 2014 nanti.
Ketua DPR, Marzuki Alie yang juga mengikuti pertemuan itu mengatakan persoalan tidak adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 10,4 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) harusnya tidak terjadi.
BACA JUGA: Sutan Bhatoegana Klaim tak Tahu Soal Hambalang
"Ini masalah DPT, jadi mempertemukan antara mendagri dan KPU. Sebetulnya ini pendapat Mendagri ya, kalau KPU mengambil data dari Mendagri itu selesai. Tidak ada NIK yang bolong, masalahnya KPU membuat data sendiri," kata Marzuki.
NIK dalam KTP adalah syarat wajib bagi warga negara untuk menjadi pemilih dalam Pemilu. Sejak beberapa pekan terakhir masalah NIK ini masih terus diperdebatkan dan urung diselesaikan. Kemendagri baru mengirimkan tim untuk membantu KPU dalam penelusuran data NIK tersebut.
BACA JUGA: Lagi, KPK Periksa Ketua Majelis Syuro PKS
Menurut Marzuki agar masalah DPT itu tidak berlarut-larut, perlu diluruskan dengan mempertemukan Kemendagri dan KPU.
"Mau diadu dengan data Mendagri ya susah dong, enggak ketemu. Maka ini akan ditujukan, siapa yang perlu diluruskan, saya luruskan," kata Marzuki.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Pengesahan UMP Kian Seret
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sasar Keterlibatan Istri Anas
Redaktur : Tim Redaksi