Tuntut TKD PNS Papua Mogok Kerja

Selasa, 08 Maret 2011 – 10:10 WIB
JAYAPURA - Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jajaran pemerintah Kota Jayapura lagi-lagi mogok tidak bekerja lantaran tuntutan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) belum dipenuhiMereka menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Papua

BACA JUGA: Kampus Unipa Dipenuhi Gambar Bintang Kejora

Para PNS ini menggelar aksi demo, sembari membawa pamflet maupun spanduk, yang intinya menuntut agar Gubernur Papua membayar TKD, TPB maupun tunjangan Perawat sama dengan ketika Pemprov membayarnya di lingkungan pegawai Penprov.

Para PNS ini mengaku akan terus melakukan tuntutannya sampai pemprov memberikan kejelasan."Jika tidak memberikan kejelasan juga, kami akan terus menggelar aksi walau sampai bulan lamanya," kata Yonas Kapisa, koordinator demo kepada Cenderawasih Pos (grup JPNN).

Yonas menilai, Gubernur Papua tidak memiliki kepedulian terhadap PNS di Jayapura
"Pernyataan sikap PNS Kota ini berlaku mulai hari ini, dan kami akan menutup semua aktivitas pelayanan, baik pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik di Pemerintah Kota Jayapura

BACA JUGA: Situasi Tambrauw Masih Lumpuh

Pernyataan ini akan berakhir dengan sendirinya apabila tuntutan ini bisa dijawab oleh Gubernur," tegas koordinator demo  Yonas Kapisa,SH di halaman Kantor Gubernur Papua.
 
Lanjutnya, sesuai dengan SK Gubernur Papua no.20 tahun 2010, tertanggal 6 Desember 2010, sudah jelas, bahwa PNS harus bisa dibayar TKD atau TPB
Soal kekurangan dana di Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Provinsi harus bisa menyikapi, sebab pelayanan yang diberikan oleh PNS Kota jauh lebih berat ketimbang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
 
"Kita ini bagian dari pemerintah provinsi, mengapa PNS di provinsi mendapat TPB, sementara kita tidak?," tanyanya

BACA JUGA: Mendagri Sudah Siapkan Penonaktifan Syamsul

Untuk itu, jika tidak ada jawaban yang pasti dari Gubernur Papua, kata Yonas, maka para PNS ini mengancam akan melakukan aksi demo damai sampai jawaban dari gubernur turun, bahkan akan ada lagi eksodus besar-besaran dari PNS Kota Jayapura untuk menyatakan pindah menjadi PNS Provinsi Papua agar mendapatkan TKD/TPB, bahkan mereka juga mengancam akan menyuarakan aspirasi ini sampai tingkat pusat.
 
"Kami juga menyatakan untuk tidak akan ikut dalam Pemilukada Gubernur 2011-2016 mendatang, karena merasa bukan bagian dari PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi PapuaBahkan kami akan membawa persoalan ini ke PTUN," tambahnya.(cak/aj/jpnn)
 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Pemeliharaan Jalan di Kaltim Dianggap Minim


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler