JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bersama organisasi guru seperti FMGJ, FGII, IGI menyatakan kekecewaan atas kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SKM 2013 yang dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Atas kejadian ini, Sekjen FSGI, Retno Listyarti menegaskan seharusnya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas terhadap kinerja Mendikbud Mohammad Nuh. Apalagi sepanjang 2013 tercatat tiga kebijakan Kemdikbud yang bermasalah.
"Mestinya Presiden mencopot Nuh sebagai Mendikbud. Apalagi ada tiga kebijakannya gagal. Sebelumnya RSBI juga dibatalkan MK," kata Retno dalam konferensi pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (16/4).
Dari laporan dan pengawasan yang dilakukan organisasi guru ini terdata banyak persoalan dalam pelaksanaan UN 2013 tingkat SLTA. Bahkan penundaan UN terjadi tidak hanya di 11 provinsi di Indonesia Tengah, tapi juga di Banten, Sumut dan Sumbar.
Karena itu, mereka menuntut Presiden segera memerintahkan Mendikbud untuk tidak menyelenggarakan UN tahun depan, sehingga UN tahun ini yang terakhir. Hal karena UN tidak dapat dijadikan ukuran kualitas pendidikan Indonesia.
"Pelaksanaan UN juga tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung. Jadi, sudahlah UN ini ilegal, gagal pula dalam pelaksanaan," tegas Retno.
Karena telah gagal melaksanakan UN serentak, mereka juga menuntut Mendikbud tidak hanya minta maaf, tetapi juga harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Desakan ini karena mendikbud telah membuat jutaan peserta UN mengalami stres berat karena UN yang kacau balau.
Tidak itu saja, FSGI juga meminta KPK melakukan investigasi terhadap kasus kegagalan PT Ghalia Indonesia Printing, yang mengakibatkan gagalnya 11 provinsi ditunda. Lembaga anti korupsi itu juga diminta menginvestigasi 5 percetakan lain karena mereka juga dinilai tidak beres menyiapkan naskah UN.
"Para pejabat Kemdikbud yang terkait dengan tender pengadaan soal UN juga harus diperiksa," pungkasnya.(fat/jpnn)
Atas kejadian ini, Sekjen FSGI, Retno Listyarti menegaskan seharusnya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas terhadap kinerja Mendikbud Mohammad Nuh. Apalagi sepanjang 2013 tercatat tiga kebijakan Kemdikbud yang bermasalah.
"Mestinya Presiden mencopot Nuh sebagai Mendikbud. Apalagi ada tiga kebijakannya gagal. Sebelumnya RSBI juga dibatalkan MK," kata Retno dalam konferensi pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (16/4).
Dari laporan dan pengawasan yang dilakukan organisasi guru ini terdata banyak persoalan dalam pelaksanaan UN 2013 tingkat SLTA. Bahkan penundaan UN terjadi tidak hanya di 11 provinsi di Indonesia Tengah, tapi juga di Banten, Sumut dan Sumbar.
Karena itu, mereka menuntut Presiden segera memerintahkan Mendikbud untuk tidak menyelenggarakan UN tahun depan, sehingga UN tahun ini yang terakhir. Hal karena UN tidak dapat dijadikan ukuran kualitas pendidikan Indonesia.
"Pelaksanaan UN juga tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung. Jadi, sudahlah UN ini ilegal, gagal pula dalam pelaksanaan," tegas Retno.
Karena telah gagal melaksanakan UN serentak, mereka juga menuntut Mendikbud tidak hanya minta maaf, tetapi juga harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Desakan ini karena mendikbud telah membuat jutaan peserta UN mengalami stres berat karena UN yang kacau balau.
Tidak itu saja, FSGI juga meminta KPK melakukan investigasi terhadap kasus kegagalan PT Ghalia Indonesia Printing, yang mengakibatkan gagalnya 11 provinsi ditunda. Lembaga anti korupsi itu juga diminta menginvestigasi 5 percetakan lain karena mereka juga dinilai tidak beres menyiapkan naskah UN.
"Para pejabat Kemdikbud yang terkait dengan tender pengadaan soal UN juga harus diperiksa," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Tak Datang, Satu Jurusan Batal Ujian
Redaktur : Tim Redaksi