Tuntutan Liberty Dicopot Menguat, Puluhan Anak Muda Geruduk Kanwilkum HAM DKI Jakarta

Jumat, 29 Januari 2021 – 23:59 WIB
Aksi unjuk rasa Barisan Organ Muda (BOM) di depan Kanwilkumham DKI Jakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (29/1). Foto: Dean Pahrevi

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang massa yang menuntut Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah DKI Jakarta Liberty Sitinjak untuk mundur dari jabatannya kembali muncul.

Kali ini massa dari Barisan Organ Muda (BOM) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor wilkumham DKI Jakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (29/1).

BACA JUGA: Perhatian! Gempa Bakal Guncang Kantor Kemenkumham Rabu Ini

BOM meminta Liberty agar segera mundur dari jabatannya. Hal itu karena berbagai masalah terus bermunculan di lapas dan rutan di Ibu Kota, khususnya masalah peredara narkona yang melibatkan narapidana dalam rutan atau lapas.

Terbaru, video diduga narapidana di Rutan Salemba mengadakan pesta sabu viral di media sosial.

BACA JUGA: Usai Pulang dari Perbatasan, Oknum PNS Kemenkumham Langsung Ditangkap Polisi, Oh Ternyata

Koordinator Aksi BOM Ali Akbar mengatakan, pihaknya juga meminta Menteri Yasonna Laoly segera mencopot Liberty dari jabatannya.

"Banyak aturan-aturan yang telah dilanggar Liberti Sitinjak sehingga lapas dan rutan menjadi sarang narkotika," kata Ali saat dikonfirmasi.

BACA JUGA: Tanpa Covid-19, Kemenkumham Tetap Keluarkan 69 Ribu Napi Tahun Ini

"Ini ketika ia menduduki jabatan di DKI Jakarta, narkotika dan pungli semakin bebas, karena itu kami meminta Liberty Sitinjak segera dicopot dari jabatannya," sambung Ali.

Sebelumnya juga diberitakan, berangkat dari sebab dan alasan yang sama seperti BOM, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera mencopot Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak.

"Saya kira dengan rentetan kasus yang terjadi tahun 2020 kemarin, Menkumham harus segera tindak dengan mengganti kepala Kanwilkumham DKI," kata Supriansa dalam keterangannya yang diterima, Jumat (22/1).

Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, Menteri Yasonna jangan hanya menindak Kepala Lapas dan Kepala Rutan yang bermasalah. Namun, pimpinan di tingkat wilayah juga harus mendapat evaluasi. (cr1/jpnn)


Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler