BANDUNG - Masih maraknya praktik sunat-menyunat atas turunnya dana program pemerintah untuk pembangunan daerah oleh beberapa oknum membuat beberapa politisi di DPR geram. Salah satunya dalah kader Partai Demokrat Roestanto Wahidi. Anggota Komisi V DPR itu pun meminta agar masyarakat melaporkan jika ada pihak-pihak yang meminta jatah atas program pemerintah di daerah.
"Saya selalu bilang kepada warga yang sudah mendapatkan bantuan itu murni tidak ada potongan. Apalagi kalau ada program pemerintah yang sudah turun lalu diklaim minta bagian segera laporkan. Karena tidak ada wewenangnya mereka memintah jatah," kata Roestanto saat menemui masyarakat di Desa Citapen Roestanto
Menurut Roestanto, dirinya pernah mendapat informasi masih maraknya permintaan jatah oleh oknum atas program pemerintah yang tengah berjalan di daerah. Misalnya program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan Percepatan Pembangunan Infrastruk Dedesaan (PPIP).
Namun dia bersyukur selama menjadi anggota DPR, Roestanto mengaku tidak pernah ada oknum yang berani meminta jatah di daerah pemilihannya. "Belum pernah ada terjadi di dapil saya," kata politisi dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu.
Ketua DPC PD Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat ini pun berjani akan lebih banyak turun ke daerah untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai anggota dewan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terutama untuk mengawal program pembangunan di daerah-daerah pemilihannya.
Dalam kesempatan itu juga Roestanto melakukan tinjauan kebeberapa desa yang telah mendapatkan bantuan program PPIP diantaranya jalan Kampung Ciraden Desan Citapen, Kecamatan Cihampelas, dan program bedah rumah Rutilahu di Desa Cilame Kecamatan Ngamprah.
"Kami mau pastikan saja desa mana saja yang sudah selesai pembangunan jalannya dan juga rumah-rumah warga yang sudah dapat bantuan program Rutilahu. Tentunya saya datang karena atas dasar permintaan masyarakat," kata Roestanto saat di dampangi Kepala Desa Citapen Odih Rustandi. (ito)
"Saya selalu bilang kepada warga yang sudah mendapatkan bantuan itu murni tidak ada potongan. Apalagi kalau ada program pemerintah yang sudah turun lalu diklaim minta bagian segera laporkan. Karena tidak ada wewenangnya mereka memintah jatah," kata Roestanto saat menemui masyarakat di Desa Citapen Roestanto
Menurut Roestanto, dirinya pernah mendapat informasi masih maraknya permintaan jatah oleh oknum atas program pemerintah yang tengah berjalan di daerah. Misalnya program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan Percepatan Pembangunan Infrastruk Dedesaan (PPIP).
Namun dia bersyukur selama menjadi anggota DPR, Roestanto mengaku tidak pernah ada oknum yang berani meminta jatah di daerah pemilihannya. "Belum pernah ada terjadi di dapil saya," kata politisi dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu.
Ketua DPC PD Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat ini pun berjani akan lebih banyak turun ke daerah untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai anggota dewan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terutama untuk mengawal program pembangunan di daerah-daerah pemilihannya.
Dalam kesempatan itu juga Roestanto melakukan tinjauan kebeberapa desa yang telah mendapatkan bantuan program PPIP diantaranya jalan Kampung Ciraden Desan Citapen, Kecamatan Cihampelas, dan program bedah rumah Rutilahu di Desa Cilame Kecamatan Ngamprah.
"Kami mau pastikan saja desa mana saja yang sudah selesai pembangunan jalannya dan juga rumah-rumah warga yang sudah dapat bantuan program Rutilahu. Tentunya saya datang karena atas dasar permintaan masyarakat," kata Roestanto saat di dampangi Kepala Desa Citapen Odih Rustandi. (ito)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dilarang Demo, Guru Ancam Demo Lagi
Redaktur : Tim Redaksi