jpnn.com - JPNN.com – Pro kontra pencopotan Kabareskirm Komjen Pol Budi Waseso masih menjadi perbincangan hangat. Informasi yang beredar, pria yang karib disapa Buwas itu akan dicopot lantaran kinerjanya dianggap mengganggu stabilitas ekonomi.
Menanggapi maraknya kabar tersebut, Anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw, mengatakan jika pencopotan Budi Waseso karena alasan menganggu stabilitas ekonomi, mestinya hal ini berlaku juga untuk Jaksa Agung, HM Prasetyo.
BACA JUGA: Waduh... 17 PNS Ketahuan Jadi Tim Sukses
Jaksa Agung, diketahui saat ini tengah menangani kasus ‘Cessie’ BPPN. Beberapa praktisi dan anggota DPR menilai penyidikan kasus tersebut menyumbang krisis ekonomi Indonesia, lantaran bersentuhan langsung dengan perbankan.
"Harusnya bila Budi dilakukan seperti itu, seharunya dia gelar perkara agar semua orang tahu, termasuk penangan yang tengah dilkukan Jaksa Agung (HM Prasetyo) Karena mereka banyak menutup-nutupi maka menjadi pincang," kata Wenny kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/9).
BACA JUGA: PKS Sebut PAN Ibarat Kopilot Loncat dari Pesawat
Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap HM Prasetyo.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung juga dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi. Menurutnya, tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi.
BACA JUGA: Demi Ingatkan PAN, Fadli Zon Kutip Omongan Amien Rais soal KMP
"Karena tindakan kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," katanya.
Menurut Fadli, Presiden Jokowi harus konsisten mengambil keputusan, apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.
Apalagi jabatan terkait penegakan hukum, presiden mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik.
"Disini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," kata Fadli.
Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga menilai Jaksa Agung telah merusak citra Presiden Jokowi terhadap iklim investasi dan ekonomi nasional. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalau Mau Copot Buwas, Pakailah Alasan Jelas
Redaktur : Tim Redaksi