jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menutup Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wapres Ma’ruf menekankan bahwa ekonomi syariah yang ingin dibangun adalah perekonomian inklusif.
BACA JUGA: Lihat Penampilan Wapres Maruf Amin Untuk Hadiri Sidang Tahunan
“Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi ketimpangan, baik dari sisi pendapatan, gender maupun wilayah,” kata Ma'ruf dalam penutupan kongres secara virtual, Minggu (12/12).
Dia menambahkan untuk mengembangkan usaha syariah, diperlukan penyemaian pelaku usaha melalui program pengembangan terpadu.
BACA JUGA: Luncurkan Program CBS, Syauqi Maruf Amin & SiMaC Bangun Ekonomi Umat
Perluasan usaha syariah perlu ditopang program penyemaian pelaku usaha melalui pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah.
Ma'ruf Amin menekankan keterlibatan pelaku usaha di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sangatlah penting.
BACA JUGA: Perkuat Ekonomi Umat, GP Ansor Dukung Santri Magang di BUMN
Dia berharap MUI turut berkontribusi mendorong pelaku usaha syariah melalui pusat inkubasi bisnis.
Kongres Ekonomi Umat II MUI yang diselenggarakan mulai 10-12 Desember 2021 melahirkan Resolusi Jihad Ekonomi Umat.
“Kongres Ekonomi Umat ini fokus bagaimana umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas juga bisa memiliki peran maksimal dalam ekonomi Indonesia,” ujar Ketua Steering Commite Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim.
Meskipun umat Islam merupakan mayoritas, tetapi penguasaan ekonomi masih dipegang kelompok minoritas.
Kondisi itu membuat keprihatinan sendiri bagi umat Islam, dan melahirkan gerakan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat.
“Kesulitan, kefakiran, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ini merupakan jihad kita, para alim ulama di MUI, masyarakat yang peduli pada ekonomi umat Islam agar bisa keluar dari kondisi kesulitan itu,” terang Lukman.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI M Azrul Tanjung mengapresiasi kerja keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mendistribusikan empat juta hektare lahan kepada umat dari 12 juta hektare yang dijanjikan.
Presiden Jokowi juga memiliki komitmen mengalokasikan 30 persen kredit bagi UMKM.
"Yang tak kalah penting komitmen presiden menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” kata Azrul.
Dia juga menegaskan jangan biarkan terjadinya intoleran ekonomi terhadap umat Islam yang mayoritas di tanah air. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Boy
Reporter : Mesya Mohamad