jpnn.com - JAKARTA- Gonjang-ganjing masalah uang muka kendaraan pejabat negara, ikut mengemuka dalam pembahasan masalah honorer kategori (K2). Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, belanja pegawai dan barang/modal sudah di atas 80 persen.
Alhasil ruang fiskal untuk pembangunan tidak sampai 20 persen. Itu sebabnya ada rasionalisasi pengangkatan honorer K2. "Setiap pengangkatan satu pegawai CPNS, negara harus mengeluarkan uang jutaan rupiah. Kalau semua honorer K2 harus diangkat CPNS, uang negara akan tersedot banyak," kata Yuddy dalam raker Komisi II, Rabu (8/4).
BACA JUGA: SDA Kena Jumat Keramat?
Hal itu langsung mendapat respon dari Komisi II. Mereka mengusulkan, uang DP mobil untuk pejabat negara itu dijadikan tambahan membayar gaji honorer K2. "Kami ikhlas tidak dapat uang DP mobil demi honorer K2," kata Yandri Susanto, anggota Komisi II dari Dapil Banten.
Dia menambahkan, pemerintah juga perlu memotong tunjangan pejabat eselon satu dan dua agar ruang fiskal negara menjadi besar. EE Mangindaan, politisi Demokrat menambahkan, jika pemerintah beralasan anggaran hingga tidak bisa mengangkat seluruh honorer K2, Komisi II akan mendukung dalam pembahasan anggaran.
BACA JUGA: Ini Peran BG Muluskan Badrodin jadi Kapolri
"Kami sudah sepakat uang DP mobil ditambahkan untuk anggaran K2. Sekarang tinggal itikad baik pemerintah menyelesaikannya," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Enggan Terjebak Wacana Pencalonan BG jadi Wakapolri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan MenPAN Sarankan Moratorium CPNS Pelamar Umum
Redaktur : Tim Redaksi