jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) memberikan pendapat hukum terkait kasus yang dituduhkan kepada Ustaz Abdul Somad atau UAS, yakni menistakan salib dan patung yang merupakan simbol agama Katolik dan Kristen Protestan.
UAS telah dilaporkan oleh organisasi masyarakat yang menamakan Brigade Meo Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Kepolisian Daerah (Polda) NTT, Sabtu (17/8), atas dugaan penistaan agama dalam video yang tersebar di media sosial tersebut.
BACA JUGA: Lima Poin Seruan MUI terkait Kasus Video Ustaz Abdul Somad
Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI Chandra Purna Irawan dalam pendapat hukumnya yang diterima JPNN.com, Senin (19/8) menyampaikan bahwa tuduhan pidana yang ditujukan kepada mubalig asal Riau itu tidak terpenuhi.
BACA JUGA: Lima Poin Seruan MUI terkait Kasus Video Ustaz Abdul Somad
BACA JUGA: Tiga Klarifikasi dari Ustaz Abdul Somad
"Saya berpendapat bahwa ceramah UAS tidak dapat dinilai sebagai pidana penistaan agama," ucap Chandra dalam keterangan tertulisnya.
Pendapat itu dia sampaikan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa di dalam setiap agama dimungkinkan terdapat kajian tentang ketuhanan atau teologi atau di dalam Islam dapat disebut tauhid atau aqidah. Sehingga setiap tokoh agama tidak boleh dilarang menyampaikan hal tersebut selama disampaikan kepada pemeluk agamanya dan dalam acara keagamaan.
BACA JUGA: PSI: Nabi Muhammad SAW Teladan Dalam Praktik Toleransi
"Terkecuali disampaikan kepada pemeluk agama lain di forum terbuka, tetapi hal ini dapat dimungkinkan apabila pembicara diundang oleh tokoh agama tertentu dengan maksud untuk mengetahui konsep teologi dari agama tertentu," tutur Chandra.
Kedua, bahwa apabila UAS dilaporkan atas ceramah tentang teologi atau aqidah/tauhid, maka ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat dimungkinkan antarpemeluk agama akan saling melaporkan tokoh-tokoh agamanya dan kitab sucinya yang membahas tentang teologi (ilmu ketuhanan) dalam perspektif agamanya.
"Misalnya di dalam Alquran ada surah Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang keesaan Allah SWT, Allah SWT tidak beranak dan tidak diperanakan. Apakah surah Al-Ikhlas akan dilaporkan atas pidana penistaan agama?" kata sekjen LBH Pelita Umat ini.
Ketiga, bahwa terkait video yang tersebar, patut terlebih dahulu dilihat apakah diedit dan dipublikasikan dalam rangka kajian keilmuan teologi atau aqidah yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Karena apabila video tersebut dilaporkan atas dasar pidana penistaan agama, maka sangat berbahaya akan terjadi saling lapor.
Menurut Chandra, ada banyak video yang disampaikan oleh tokoh agama lain yang juga dapat dinilai sebagai penistaan agama, misalnya tersebar di media sosial ada video yang diduga Pendeta sebut Batu Hajar Aswad dihuni 8.888 Jin yang dikepalai seorang Jin yang bernama Huda alhadiri.
Keempat, bahwa Islam adalah agama yang diakui dan konstitusi memberikan jaminan untuk menjalankan ibadah dan kajian dalam rangka memudahkan umat untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya berdasarkan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
"Oleh karena itu kaum muslimin tidak boleh dilarang untuk mengkaji, mengamalkan ajaran Islam seperti aqidah atau tauhid, syari'ah, khilafah, hijab dan lainnya," tandas Chandra.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KSHUMI Soroti Langkah Menag Sikapi Pengibaran Bendera Tauhid di MAN 1 Sukabumi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam