jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) bersama dosen dari sejumlah kampus lainnya memulai penelitian kolaboratifnya di Kepulaun Seribu, Jakarta Utara.
Penelitian kolaboratif yang berfokus pada Konsep Penggunaan Teknologi Digital Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sebagai Fungsi Pelayanan Masyarakat Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu tersebut merupakan program Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PKDN) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
BACA JUGA: Fakultas Hukum UBK Gelar Pengabdian Masyarakat dan Tapak Tilas ke Makam Bung Karno
Awal penelitian tim terdiri dari ketua Didik Suhariyanto dari Rektor UBK, Prof. Suparji Ahmad dari Al' Azhar, Azmi Syahputra dari Universitas Trisakti, Gunawan Djajaputra dari Untar, dan lainnya menyambangi kantor Bawaslu.
Didik Suhariyanto menyatakan penelitian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pemilu di Indonesia makin transparan dan akuntabel.
BACA JUGA: Pimpin Upacara HUT ke-78 RI, Rektor UBK Dorong Generasi Z Menguasai Teknologi Digital
“Kami percaya bahwa teknologi digital memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang lebih bersih dan jujur,” ujar Didik.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu Rahadi Pramono menyambut baik kerja sama ini.
BACA JUGA: UBK dan Bosowa Bekerja Sama Sosialisasikan Tentang Berasuransi Kepada Mahasiswa
Didik berharap hasil penelitian dapat segera diimplementasikan dalam pengawasan pemilu mendatang.
“Dengan kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan lebih canggih dan akurat sehingga dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran,” kata Rahardi Pramono.
Penelitian ini akan melibatkan berbagai ahli dari bidang teknologi informasi, hukum, dan ilmu politik serta akan berlangsung selama 12 bulan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi Bawaslu dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pengawasan pemilu yang ada.
Dengan adanya penelitian kolaboratif ini, UBK dan Bawaslu menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memastikan proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan lebih baik dan transparan.
Adapun dosen anggota peneliti lainnya adalah Ismail, Bernadete Nurmawati, Hartana, Iskandar Zulkarnain, Fauziah dan Abdul Haris. Kemudian mahasiswa terdiri dari Muhammad Jedha Malik An Naas, Theressa Florentina Marshella Assan dan Muhammad Adita Fajar.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari