jpnn.com, JAKARTA - Staf khusus kepresidenan bidang hukum, Dini Shanti Purwono memberikan klarifikasi terkait kritik Presiden Jokowi yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bekerja secara sporadis.
Kritik ini sebelumnya disampaikan Jokowi pada Senin, 9 Desember lalu dan langsung ditepis oleh Wakil Ketua KPK Laode Syarif.
BACA JUGA: Khawatir Usulan Revisi UU ASN Mubazir Lagi Seperti di Periode Pertama Jokowi
Laode menganggap cara kerja KPK sudah sesuai undang-undang yang berlaku.
"Soal kritik terhadap KPK yang bekerja secara sporadis, ini adalah suatu pesan positif dari Presiden kepada KPK. Presiden hanya ingin mengajak KPK untuk bekerja dengan lebih terarah dan sistematis," ucap Dini melalui pesan singkat.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Gaji PNS Rp 12 Juta hingga Skandal Garuda Indonesia Makin Memanas
Dia menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi secara efektif tidak boleh terfokus hanya pada upaya penindakan, tapi juga upaya pencegahan. Karena itu, setiap penindakan tersebut harus dijadikan bahan evaluasi dan diikuti dengan perbaikan sistem agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi serta dapat dimitigasi dengan mudah di kemudian hari.
"Jadi pendekatan yang diambil harus menyeluruh, baik dari sisi preventif maupun korektif. Termasuk juga dengan menggarap secara serius kurikulum pendidikan anti korupsi di seluruh sekolah di Indonesia," jelas politikus PSI ini.
BACA JUGA: Hakim Tolak Gugatan Ahli Waris dari Pahlawan Jenderal Nasution
Dia mengatakan, pembuatan program-program yang efektif untuk menanamkan semangat antikorupsi, nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras harus dilakukan sejak usia dini.
"Pekerjaan KPK akan menjadi semakin ringan seiring dengan semakin mengakarnya budaya antikorupsi dalam kehidupan rakyat Indonesia," tegasnya.
Di sisi lain, lanjut Dini, presiden menginginkan agar diatur strategi secara cermat dalam menggarap fokus area. Sehingga harus jelas lembaga antirasuah itu akan mulai membenahi sistem dari mana. Melakukan analisa mana yang harus digarap terlebih dahulu agar perbaikan sistem efektif.
"Di mana sumber permasalahannya. Apakah akan mulai dengan membenahi sistem di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kepolisian, kejaksaan, sistem berusaha, atau apa. Pada intinya Presiden hanya ingin kinerja KPK bisa menjadi lebih efektif dan efisien," tandas Dini.(fat/jpnn)
Jokowi Pasti Ambil Keputusan Terbaik?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam