jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan, memberantas pelaku penyebar konten kebohongan (hoaks) dan ujaran kebencian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum di Indonesia.
Menurut dia, penyedia platform media sosial juga memiliki kewajiban yang sama.
BACA JUGA: Polri Punya Cukup Bukti soal Saracen Berbisnis Hoaks
“Ada penyedia platformnya, seperti Facebook, Twitter, Google dan macam-macam juga tanggung jawab,” kata Rudiantara usai acara Parade ASEAN 50 di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (27/8).
Dia mencontohkan, Google Asia Pasifik menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang mendapatkan layanan Trusted Flagger.
BACA JUGA: Rudiantara Akui tak Mudah Berantas Akun Penyebar Kebencian
Nantinya, layanan itu akan meninjau ulang video yang diunggah pengguna ke Youtube.
Trusted Flagger adalah proses pelaporan secara online dengan cara memberikan flag (bendera) di Youtube.
BACA JUGA: Pak Wiranto Ingin Seluruh Anggota Saracen Disikat Habis
Setiap laporan akan dianalisis oleh tim pemantau konten. Google akan bekerja sama dengan Kominfo untuk melatih individu atau organisasi asal Indonesia supaya bisa menjadi Trusted Flagger.
“FB (Facebook) juga saya minta untuk melakukan hal yang sama,” ucap Rudiantara.
Selain dari pihak platform, Rudiantara menyatakan, perlu ada pemahaman kepada masyarakat ketika menggunakan media sosial.
“Harus ada literasi kepada masyarakat supaya jangan mudah menerima yang namanya konten yang dianggap hoaks dan menyebarkan perpecahan,” ungkapnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Motif Saracen Jadi Polemik, Ekonomi atau Politik?
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar