Mulai ketua fraksi, kepala daerah, hingga struktural yang dikenal dengan tiga pilar PDIP. Informasi yang dihimpun Jawa Pos, salah satu agenda utama adalah memastikan loyalitas kepala daerah nonkader. Beberapa kali PDIP dipusingkan oleh kepala daerah yang "berkhianat". Forum itu akan memberikan panduan seperti apa mekanisme untuk menjaga nonkader agar tak melenceng.
Forum tersebut juga membahas panduan strategi penyolidan partai dan pemenangan dalam Pilkada dan Pemilu 2014. Topik utamanya, tiga pilgub di Jawa yang sudah ada di depan mata. Yakni, pilgub Jabar pada Desember 2012, pilgub Jateng pada Mei 2013, dan Pilgub Jatim pada Agustus 2013. PDIP memang berambisi menyapu bersih pilgub di seluruh Jawa setelah kemenangan pilgub di Banten dan DKI.
"Nawaitu (niat)-nya itu adalah untuk memperkuat soliditas maupun soliditas kegotongroyongan. Sebab, pasca kemenangan Jokowi, paradigma baru berpolitik, yakni menangis-tertawa bersama rakyat dan kegotongroyongan, akan terus kami lakukan," kata Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji Tjondropragolo.
Salah seorang yang digadang-gadang PDIP untuk maju di pilgub Jabar, Rieke Dyah Pitaloka, menyatakan kesiapannya. "Saya siap tempur maju di pilgub Jabar. Saya akan menjadikannya sebagai laboratorium Pancasila," tutur Rieke.
Sementara itu, dari arena rakernas, muncul penolakan PDIP terkait dengan kebijakan KPU yang menerapkan sistem informasi politik (sipol) secara online. Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Arif Wibowo mengatakan, sipol seharusnya tak boleh menjadi syarat lolosnya partai dalam proses verifikasi oleh KPU.
Menurut dia, selain tidak diatur UU, belum ada pelatihan sipol bagi partai untuk menggunakan sistem tersebut. "Akan banyak membawa kerugian dan tidak sesuai dengan sejumlah aturan pemilu," jelasnya. Arif kemudian mencontohkan daftar pengurus di PDIP, yang berubah-ubah mulai 264, lalu 714, dan kemudian lebih dari seribu orang.
Untuk itu, Arif mengancam akan bersikap tegas jika KPU nekat memaksakan sipol sebagai salah satu syarat verifikasi partai politik. "Kalau perlu, kami akan meminta judicial review ke Mahkamah Agung," katanya. (ano/c7/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BAKN 8 Negara di Asia Kompak Dorong Transparansi
Redaktur : Tim Redaksi