JAKARTA - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah menyerahkan evaluasi kinerja kabinet periode Juli-Agustus 2010Namun, lembaga yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto itu belum bersedia membuka hasil evaluasi tersebut kepada publik
BACA JUGA: Demi UU Pramuka, Anggota DPR Ngelencer ke Tiga Negara
Hasil penilaian UKP4 masih akan dipelajari presiden.''Yang paling penting, laporan UKP4 untuk periode sampai dengan Agustus bisa kami sampaikan kepada presiden,'' kata Kuntoro sebelum rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/9).
Kuntoro mengatakan, evaluasi UKP4 dilakukan setiap dua bulan
BACA JUGA: Evaluasi Kabinet Setiap Dua Bulan
Apakah bakal dijadikan bahan reshuffle kabinet? ''Presiden yang menentukan,'' kata Kuntoro.Kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan sidang kabinet paripurna
BACA JUGA: Pelantikan SHS-DK Tinggal Tunggu Keppres
Salah seorang ajudan menteri bidang ekonomi bahkan mengatakan kebingungan menyiapkan bahan untuk disampaikan dalam rapat.Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, rapat hanya membahas laporan dari setiap menteri, terutama mengenai angkutan Lebaran, ketersediaan pangan, dan energiDi bidang politik, menyinggung situasi terakhir penusukan jemaat gereja di Bekasi.
Apakah presiden menyinggung reshuffle? ''Waduh, kalau itu, nanti presiden yang menjelaskan,'' kata Hatta''Presiden tidak omongkan soal reshuffleKalau terkait dengan evaluasi, ya sejak KIB (abinet Indonesia Bersatu, Red) I selalu ada hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi itu biasa,'' tambah Hatta.
Rapat kabinet paripurna yang dimulai pukul 14.00 kemarin dibagi dua sesiSesi pertama hingga pukul 15.30 dan sesi kedua hingga pukul 16.30Pada sesi kedua, para pejabat eselon 1, termasuk para staf khusus presiden, diminta untuk meninggalkan ruangan.
Dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, setidaknya sudah dua kali presiden mengadakan rapat khusus menteriYang pertama dilakukan beberapa waktu lalu, setelah evaluasi semestera UKP4 munculKala itu, SBY membahas evaluasi dan menanyakan komitmen menteri asal parpol.
Belum diketahui apa yang dibahas SBY dalam rapat sesi kedua kemarinSaat meninggalkan ruang rapat, seorang staf khusus hanya memberikan informasi secara singkat''Akan bicara politik,'' kata staf khusus tersebut.
Menteri asal Partai Demokrat, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, mengatakan tidak ada yang istimewa dalam rapat sesi kedua kemarin''Itu kan biasaCuma evaluasi sajaTidak ada itu reshuffleTidak ada,'' kata Syarief.
Beberapa waktu terakhir isu reshuffle memang kembali mengemukaTak tanggung, yang memunculkan wacana tersebut adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.
Isu tersebut membuat gerah para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)Sekjen PKS Anis Matta bahkan menyatakan bahwa isu itu sengaja dimunculkan Demokrat untuk menggertak partai-partai anggota koalisi lainnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, isu tersebut bukan berasal dari partainya secara kelembagaan''Saya belum pernah dengar,'' ujar Anas kemarin.
Dia juga menyatakan, partainya tidak punya keinginan untuk ''bermain'' dalam isu tersebut''PD (Partai Demokrat, Red) tidak akan masuk ke isu reshuffleBukan saja itu kewenangan khusus presiden, tapi juga karena kami tidak ingin menganggu konsentrasi kerja para menteri,'' ujar mantan anggota KPU itu.
Namun, dia juga mengimbau pihak-pihak lain, termasuk partai koalisi, tidak perlu ikut campur dalam urusan pergantian kabinet''Tidak perlu mendorong dan mendesak reshuffleJuga tidak perlu menghalangi jika presiden demi kinerja pemerintahan hendak melakukan penyegaran kabinet,'' tandasnya(sof/dyn/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berharap Siantar seperti Jembrana
Redaktur : Tim Redaksi