Kuasa hukum Hartati, Denny Kailimang, menyatakan bahwa kliennya sebagai investor yang harusnya dilindungi justru dikriminalisasi. “Para investor berada dalam situasi sulit, apalagi setiap menjelang Pemilukada mereka selalu diminta uang," kata Denny usai mendampingi kliennya pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12).
Akibatnya, kata Denny, Hartati yang punya perusahaan yang beroperasi di Buol menjadi berada di posisi sulit. "Tidak memberi nanti usahanya diganggu, sementara kalau memberi uang dituduh menyuap dan ditangkap KPK,” sambung Denny.
Pada persidangan itu, salah satu saksi yang dihadirkan adalah pegawai PT Hardaya Inti Plantations (HIP) Benhard Rudolf. Dalam kesaksiannya di hadapan majelis, Benhard mengungkapkan, pada Bulan Mei 2012 perusahaan kelapa sawit PT HIP di Buol diblokade preman. Akibatnya, pabrik milik Hartati itu tidak bisa beroperasi.
"Kami rugi ratusan ribu ton. Perhitungannya, kami rugi sekitar Rp 6,5 miliar perbulan. Kami sudah lapor ke Polisi tapi gangguan masih terjadi sampai sekarang," katanya.
Padahal, kata Benhard, PT HIP sudah banyak membantu warga Buol. "Di Buol HIP satu-satunya investor. Kehadiran HIP sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat Buol. Tahun 1999 lalu tidak ada apa-apa, sekarang semuanya serba ada," bebernya.
Karenanya untuk mengamankan kondisi itu, HIP mengeluarkan uang Rp 1 miliar. "Untuk keamanan," katanya.
Seperti diketahui, Hartati didakwa memerintahkan anak buahnya, yakni Yani dan Gondo untuk menyuap Amran Batalipu selaku Bupati Buol, Sulawesi Tengah. Jaksa KPK menyebut uang itu dimaksudkan agar Amran meloloskan permohonan Izizn Usaha Perkebunan (IUP) dan sertifikat Hak Guna Usaha bagi perusahaan Hartati di Buol. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hartati Kaget Anak Buah Keluarkan Uang Rp 2 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi