jpnn.com, BAGHDAD - Tak mudah mengakui kekalahan. Pun demikian halnya dengan Perdana Menteri (PM) Haider Al Abadi dan para legislator Irak. Abadi dikalahkan ulama Syiah Moqtada Al Sadr dalam pemilu 12 Mei lalu. Dia tak terima dan yakin terjadi kecurangan.
Rabu (6/6) parlemen memutuskan menghitung ulang sekitar 11 juta suara yang masuk secara manual. Mereka juga memecat sembilan anggota komisi pemilihan umum dan menggantikannya dengan hakim.
BACA JUGA: Setengah Suni Setengah Syiah
Sehari setelah penghitungan suara, memang terjadi banyak komplain di berbagai distrik mengenai hasil pemilu. Sadr menang di beberapa distrik yang mayoritas penduduknya Sunni.
Abadi menuding bahwa alat penghitungan suara elektronik yang digunakan saat pemilu rusak karena tidak ditinjau sebelum pemakaian. Keputusan tersebut tentu membuat berang pihak Sadr.
BACA JUGA: Kesasar ke Masjid di San Antonio
’’Orang-orang yang kalah dalam pemilu seharusnya tidak memanipulasi parlemen,’’ ujar Dhiaa Al Asadi, ajudan utama Sadr sebagaimana dilansir Reuters. Dia beranggapan bahwa itu adalah konflik kepentingan.
Komisi pemilihan umum tak terima begitu saja dengan keputusan tersebut. Kemarin, Kamis (7/6), mereka menegaskan akan mengajukan banding atas keputusan parlemen untuk hitung ulang dan pemecatan itu. Mereka beranggapan bahwa keputusan tersebut tak selaras dan melanggar konstitusi. (sha/c22/dos)
BACA JUGA: Incar Warga Syiah, Bom Bunuh Diri ISIS Renggut 52 Nyawa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Irak Bakal Gantung 16 Istri Anggota ISIS Asal Turki
Redaktur & Reporter : Adil