jpnn.com, JAKARTA - Ultimatum mahasiswa yang mengancam kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar jika hingga 14 Oktober 2019 Presiden Jokowi tak menerbitkan Perppu KPK, bisa jadi kenyataan.
Hal ini disampaikan analis politik Adi Prayitno, menanggapi batas waktu yang diberikan mahasiswa pada Jokowi, agar mengadakan jajak pendapat serta mengeluarkan pernyataan soal penerbitan Perppu KPK sebelum 14 Oktober. Jika tidak, mereka kembali akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.
BACA JUGA: Syamsuddin Haris: Ini Pembodohan Publik, Paham yang Salah
"Ultimatum mahasiswa bisa nyata jika melihat dua aksi demonstrasi beberapa hari lalu dengan jumlah massa yang banyak. Karena momentum dan gairah gerakannya masih basah," kata Adi kepada jpnn.com, Senin (7/10).
Sebaliknya, kata dia, bisa juga demonstrasi mahasiswa tidak sebanyak sebelumnya, karena memobilisir massa dalam jumlah banyak bukan perkara mudah.
BACA JUGA: Ada 3 Kelompok Berupaya Gagalkan Pelantikan Jokowi
"Kita lihat saja nanti, yang penting demonya tak melanggar hukum," tukas pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.
Terlepas dari ultimatum itu, direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini mengingatkan Presiden Jokowi menyikapi tuntutan mahasiswa secara matang. Mulai soal tuntaskan reformasi, mengusut pihak yang bertanggung jawab atas meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, hingga penerbitan Perppu KPK.
BACA JUGA: Prediksi Prof Azyumardi Azra Jika Presiden Jokowi Ogah Terbitkan Perppu KPK
"Jika mengikuti kemauan mahasiswa tentu akan ada resistensi dari partai pengusungnya, jika menolak mahasiswa akan terjadi demo terus entah sampai kapan. Yang jelas sangat kompleks. Leadership Jokowi sangat diuji karena terjebak dilema akut. Partai pendukungnya atau mahasiswa," tandas Adi. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam