jpnn.com - UPAH Minimum Provinsi (UMP) 2014 di Jakarta diprediksi mengalami kenaikan. Seperti diketahui, pada tahun 2013 diberlakukan UMP sebesar Rp 2,2 juta. Sehingga kalangan buruh menuntut kenaikan upah.
Namun Pemprov DKI Jakarta menjadikan angka kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai acuan dalam menentukan UMP 2014. Diperkirakan KHL 2014 mencapai angka Rp 2,3 juta. Sehingga penetapan UMP tidak akan jauh dari kisaran angka tersebut.
BACA JUGA: Politisi Gerindra Sanjung Jokowi-Ahok
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Jakarta Santoso menegaskan, secara prinsip mendukung kenaikan angka UMP 2014. Hanya saja, penetapannya harus didasari pertimbangan seluruh pihak terkait. “Kalau ada kenaikan, itu bagus. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak,” ujar dia, Jumat (18/10).
BACA JUGA: Ada Banyak Penyimpangan di Kartu Jakarta Pintar
Hanya saja, sambung dia, Pemprov DKI Jakarta juga harus mempertimbangkan kemampuan dunia industri. “Kami sepakat dengan bila upah buruh itu standar kebutuhan, namun harus dikomunikasikan juga dengan para pengusaha. Sehingga bisa diketahui kemampuan pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar sesuai UMP,” tutur Santoso.
Terkait dengan adanya wacanakan penetapan UMP sebesar Rp 3 juta, Santoso mengatakan, hal itu bisa berpengaruh terhadap kelancaran usaha. “Kalau angka sebesar itu, bisa banyak yang pindah usaha ke luar Jakarta. Kalau pindah, pastinya buruh juga yang dirugikan,” tambah dia.
BACA JUGA: Ahok Berang, Anggaran Dicoret Muncul Lagi
Di sisi lain, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, akan tetap berpatokan pada KHL dalam menentukan UMP DKI 2014. Hasil survei saat ini, besaran KHL 2014 sudah melebihi angka UMP 2013. “Prediksi KHL untuk tahun 2014 mencapai Rp 2,3 juta,” ungkapnya.
Ahok mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Forum Buruh Jakarta (FBJ), kemarin pagi, para buruh menyampaikan kebutuhan hidup di Jakarta itu mencapai Rp 3 juta per bulan. Namun besaran angka tersebut tidak bisa diterima Ahok.
Menurut dia, angka sebesar itu justru terlalu mewah bagi kehidupan para buruh. “Bayangin saja, mereka minta kamar seharga Rp 500 ribu, bahkan mau naik jadi Rp 700 ribu. Terus kebutuhan hidup mencapai Rp 3 juta per bulan. Ya saya bilang survei dulu. Kita bisa berdebat,” tandasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta William Yani menegaskan, wacana dari sejumlah pihak tentang besaran UMP 2014 harus menjadi pertimbangan bagi Pemprov DKI. Sehingga dibutuhkan pembahasan secara cepat.
“Sedangkan bagi pengusaha yang keberatan, bisa segera mengajukan ke Pemprov DKI. Jangan proses keberatan baru diajukan pada waktu kebijakan sudah diberlakukan,” tukasnya. (rul/wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ganti Lift, Puncak Monas Tutup Dua Bulan
Redaktur : Tim Redaksi