JAKARTA--Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi MS Simbolon menyesalkan pemerintah yang tidak terlebih dahulu membicarakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan DPR. Padahal, menurut politisi Partai PDI-P itu, kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kita sesalkan, rencana kenaikan harga BBM yang dibungkus dengan isu pengurangan subsidi BBM sebagaimana yang disiapkan pemerintah tidak terlebih dahulu dibicarakan dengan DPR," kata Effendi Simbolon, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (1/3).
Padahal lanjutnya, kalau subsidi BBM itu dicabut pasti berpengaruh besar terhadap APBN. "Karena ini akan berpengaruh terhadap APBN 2012, konstitusi mengamanatkan pemerintah harus membicarakannya terlebih dahulu dengan DPR sebagai institusi negara yang punya hak budget."
Artinya, semua kebijakan yang mengarah kepada perubahan ABPN (termasuk pencabutan subsidi) oleh konstitusi diperintahkan untuk terlebih dahulu dibicarakan dengan DPR. "Itu bukan hak penuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tegasnya.
Faktanya, hingga saat ini belum satupun diantara pembantu Presiden SBY, apakah itu Menteri ESDM, Menteri Perindustrian dan Menko Perekonomian secara resmi belum membicarakan dengan DPR.
"Kegelisahan yang kini ada di masyarakat terkait dengan rencana kenaikan BBM tersebut sesungguhnya efek dari cara pemerintah yang cenderung jalan sendiri dalam mengelola bangsa ini," tegasnya.
Kalau begini terus, negara terkesan seperti tidak ada karena negara tak mampu mengendalikan ekonomi. Ini sama dengan mengabaikan konstitusi. "Untuk itu, Fraksi PDIP di DPR akan terus menentang keras upaya pencabutan subsidi BBM,” tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendikbud Masih Optimis Dengan Esemka
Redaktur : Tim Redaksi