jpnn.com, JAKARTA - Surat terbuka lima pendiri PAN yakni Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Herarty, dan Zumrotin yang meminta Amien Rais mundur sebagai Dewan Kehormatan PAN, dinilai tidak konstektual. Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, surat tersebut sarat kepentingan politik jangka pendek.
"Surat itu jelas bertujuan untuk memecah belah konsentrasi PAN dalam menghadapi pemilu, khususnya pilpres yang akan datang," ujar Daulay di Jakarta, Rabu (26/12).
BACA JUGA: Fahri Hamzah Bela Amien Rais dari Serangan Lima Pendiri PAN
Menurut Daulay, sebagai pendukung solid calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, PAN dan khususnya Amien Rais sangat kontributif dan produktif dalam membangun jaringan dan basis dukungan bagi pasangan calon presiden nomor urut 02.
"Jadi, Wajar saja jika ada segelintir orang yang tidak suka, karena kepentingan politiknya secara personal maupun komunal terganggu. Pak Amien an PAN tentu tidak perlu menganggap serius terhadap surat tersebut. Sebab, ada banyak keanehan dan keganjilan dari surat tersebut yang perlu dipertanyakan," ucapnya.
BACA JUGA: Ada yang Aneh dari Surat yang Mendesak Amien Rais Mundur
Daulay kemudian menyebut sejumlah keganjilan dari surat tersebut. Antara lain, surat ditulis dan ditandatangani oleh mereka yang sudah lama sekali tidak aktif dan tidak mengikuti isu dan arah perjuangan politik PAN.
"Karena itu, tidak jelas landasan dan pijakan mereka dalam menulis surat tersebut," katanya.
Daulay menyebut bahwa fakta menunjukkan Amien Rais masih tetap konsisten dalam memperjuangkan reformasi dan berupaya membawa perbaikan bagi bangsa Indonesia.
Kalaupun ada perbedaan dengan pemerintah yang berkuasa, harus dimaknai sebagai bagian dari semangat untuk memperbaiki kehidupan sosial politik yang dinilainya belum berpihak sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat.
"Permintaan agar Amien Rais mundur dari kehidupan organisasi sosial dan politik dinilai mencederai demokrasi dan potensial melanggar UUD 1945, khususnya pasal tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Amien Rais sebagai warga negara dijamin hak-haknya untuk berkiprah di organisasi mana pun, termasuk organisasi politik," katanya.
Lebih lanjut Daulay mengatakan, secara kepartaian Amien tidak terlibat langsung dalam mengurus dan mengambil keputusan di PAN. Malah justru sebagai ketua dewan kehormatan, para pengurus yang sering meminta pendapat dan nasihat Amien.
"Aktivitas Amien di luar PAN tidak terkait dengan kiprah dan garis politik PAN secara langsung. Itu adalah hak dan kewajiban Amien Rais yang justru dapat dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga moral dan keadaban bangsa," tuturnya.
Keganjilan lain, surat tersebut kata Daulay, ditandatangani oleh salah seorang yang sudah mengundurkan diri dari PAN sejak beberapa tahun lalu. Tepatnya 15 Mei 2014. Sebagai orang yang sudah mengundurkan diri, tentu sangat tidak tepat jika ikut campur lagi urusan PAN.
"Atas dasar itu semua, kami (menginginkan) Pak Amien tetap konsisten dalam melanjutkan perjuangannya. Ada banyak pekerjaan lain yang belum dituntaskan. Banyak elemen masyarakat yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan," ucap Daulay.
Secara khusus pada seluruh kader dan simpatisan, Daulay meminta tidak terpengaruh dengan surat yang beredar. Ia menilai kerja keras dan cerdas harus terus dilakukan. Bahkan, kejadian yang ada harus dijadikan sebagai motivasi untuk meraih kemenangan.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang