jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai belum saatnya Indonesia dan ASEAN membentuk mata uang bersama.
Menurut Yose, mata uang bersama belum terlalu dibutuhkan di ASEAN saat ini apalagi sejumlah negara di Asia Tenggara kini telah menjalin kerja sama pembayaran berbasis digital yang akan memudahkan pembayaran di kawasan.
BACA JUGA: Bea Cukai Bahas Pentingnya Sinergi Otoritas Kepabeanan dan Pajak di Pertemuan ASEAN CECWG
"Saya kira konektivitas pembayaran ini juga sejalan dengan inisiatif multi-tahun ASEAN untuk memiliki sistem pembayaran lintas batas, misalnya QRIS Indonesia dapat digunakan di negara lain," ujar Yose dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa.
"Jika itu bisa diimplementasikan dengan sukses, saya kira kita tidak perlu mata uang bersama setidaknya dalam beberapa tahun ke depan," kata dia, menambahkan.
BACA JUGA: China Mitra Penting ASEAN di Era Keketuaan Indonesia
Pada November 2022, lima bank sentral di Asia Tenggara, yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) sepakat memperkuat dan meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran di Asia Tenggara.
Kerja sama ditujukan untuk mewujudkan dan mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif dengan mengintegrasikan infrastruktur pembayaran digital masing-masing.
BACA JUGA: SIG Raih Apresiasi ASEAN Corporate Governance Scorecard
Kerja sama konektivitas pembayaran kawasan meliputi beberapa skema konektivitas sistem pembayaran, termasuk QR lintas negara dan fast payment.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa jalinan kerja sama itu akan memberikan efek yang besar terhadap perekonomian masing-masing negara kelak karena dapat membuka ruang inklusif antara lima negara itu dan mampu membuka peluang kolaboratif antarpemangku kepentingan yang lebih besar di masa depan.
"Kita bersama itu salah satu kunci ekonomi berkelanjutan. Dan sangat bermanfaat bagi pemulihan ekonomi agar lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif," kata Presiden Jokowi, November lalu.
Indonesia saat ini telah memiliki sejumlah teknologi pembayaran berbasis digital, seperti Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan BI Fast. Kedua teknologi itu memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi hanya melalui scan QR di lima negara tersebut.
QRIS lintas negara saat ini baru bisa digunakan di Thailand. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif